GELORA.CO - Belakangan ini banyak pihak yang bertanya kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri tentang kegiatan pendidikan Politik Cerdas Berintegritas (PCB).
Misalnya, apa motif KPK menggelar kegiatan itu. Ada juga yang bertanya, apakah Firli Bahuri tengah bersiap-siap masuk ke gelanggang politik.
Demikian dikatakan Firli Bahuri dalam perbincangan dengan Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu (Selasa, 28/9).
“Banyak yang minta tanggapan saya terkait adanya kegiatan pendidikan PCB. Kenapa program tersebut diangkat. Apa Pak Ketua akan terjun ke dunia politik?” ujar Firli menirukan para penanya.
Untuk menjawab pertanyaan itu, Firli mengingatkan bahwa berbagai aspek kehidupan erat kaitannya dengan politik, bahkan sangat tergantung pada politik.
Kepala daerah dapat mengikuti proses pemilihan kepala daerah karena mendapatkan dukungan dari partai politik. Di samping itu setelah terilih, kepala daerah memiliki kekuasaan yang luar biasa. Karena itulah, program PCB dirasa perlu agar kepala daerah khususnya memiliki integritas kepada tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 945, khususnya alinea keempat.
“KPK lembaga penegak hukum dan tidak boleh diseret ke wilayah politik. Baik politik elite maupun politik jalanan,” ujarnya.
“Saya selaku anak bangsa akan menjaga prinsip ini sekuat tenaga saya. Ini amanah Belakangan ini banyak pihak yang bertanya kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri tentang kegiatan pendidikan Politik Cerdas Berintegritas (PCB). Misalnya, apa motif KPK menggelar kegiatan itu. Ada juga yang bertanya, apakah Firli Bahuri tengah bersiap-siap masuk ke gelanggang politik.
Demikian dikatakan Firli Bahuri dalam perbincangan dengan Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu (Selasa, 28/9).
“Banyak yang minta tanggapan saya terkait adanya kegiatan pendidikan PCB. Kenapa program tersebut diangkat. Apa Pak Ketua akan terjun ke dunia politik?” ujar Firli menirukan para penanya.
Untuk menjawab pertanyaan itu, Firli mengingatkan bahwa berbagai aspek kehidupan erat kaitannya dengan politik, bahkan sangat tergantung pada politik.
Kepala daerah dapat mengikuti proses pemilihan kepala daerah karena mendapatkan dukungan dari partai politik. Di samping itu setelah terilih, kepala daerah memiliki kekuasaan yang luar biasa. Karena itulah, program PCB dirasa perlu agar kepala daerah khususnya memiliki integritas kepada tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 945, khususnya alinea keempat.
“KPK lembaga penegak hukum dan tidak boleh diseret ke wilayah politik. Baik politik elite maupun politik jalanan,” ujarnya.
“Saya selaku anak bangsa akan menjaga prinsip ini sekuat tenaga saya. Ini amanah agar Indonesia bebas korupsi. Tujuan negara hanya bisa kita wujudkan jikalau Indonesia bebas dan bersih dari praktik korupsi,” demikian Firli Bahuri yang ketika dihubungi masih berada di Jambi. . (RMOL)