GELORA.CO - Ada hal yang harus diantisipasi pemerintah dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Apalagi, pemilu yang akan dilakukan serentak mengakibatkan sejumlah daerah dijabat seorang pelaksana tugas (Plt).
Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera mengatakan, pemerintah berpeluang mengangkat ratusan Plt kepala daerah yang masa jabatannya berakhir tahun 2022 dan 2023. Tingkat provinsi ditunjuk oleh Mendagri atas persetujuan presiden.
"Ini eksperimen yang berisiko. Penunjukan Plt membuat daerah dipimpin oleh sosok yang tidak memiliki legitimasi politik untuk durasi yang lama," kata Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera dikutip dari akun Twitternya, Rabu (22/9).
Penunjukan ratusan Plt ini pun akan membuat konsolidasi kekuatan politik berjalan tidak stabil. "Ujungnya, pelayanan untuk publik dan kualitas pembangunan akan buruk," tekan Mardani.
Tak hanya itu, banyaknya Plt berdurasi lama juga dikhawatirkan akan membuat konsolidasi politik dimanfaatkan oleh kelompok tertentu.
Karena itu, kata Mardani, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi pengawasan dari publik wajib ditegakkan. Argumentasi dan informasi penunjukan sosok Plt mesti diumumkan kepada publik.
"Lalu pengawasan dan evaluasi kinerja dan pelaksanaan good governance perlu dilaksanakan dengan intensif. Jika ditemukan penyimpangan, bisa segera diganti," tandasnya(RMOL)