GELORA.CO - Sumpah Jabatan Presiden Joko Widodo saat dilantik untuk periode keduanya dijadikan alasan PDI Perjuangan untuk membantah isu presiden 3 periode.
Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, untuk sekaligus memantapkan sikap PDIP atas usulan amandemen terbatas Undang Undang Dasar (UUD) 1945 dengan hanya memabahas soal Pokok Pokok Haluan Negara (PPHN), dan bukan menambah masa jabatan presiden.
Namun, dalam kacamata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin, pernyataan anak buah Megawati Soekarnoputri itu sarat akan makna politik terkait Pilpres 2024 mendatang.
Menurutnya, wajar jika PDIP menolak tegas wacana tiga periode. Sebab, apabila Jokowi maju lagi pada Pilpres nanti maka otomatis Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, atau kader PDIP lainnya yang digadang-gadang bakal diusung PDIP, akan tersungkur pada hajatan lima tahunan Indonesia.
"Jelas, jika tiga periode dan Jokowi lagi yang jadi, maka akan menutup Puan atau siapapun yang akan didukung oleh PDIP menjadi capres atau cawapres," kata Ujang Komarudin saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL pada Sabtu sore (18/9).
Lagipula, kata Dosen Ilmu Politik Universitas Al-Azhar Indonesia ini, wacana penambahan masa jabatan Presiden menjadi tiga periode harus ditolak, karena tidak sesuai dengan konstitusi.
"Kita apresiasi jika PDIP menolak masa jabatan tiga periode. Soal apakah Jokowi tidak bisa dipegang atau tidak, saya tidak tahu," demikian Ujang Komarudin. (RMOL)