GELORA.CO - Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago curiga wacana PPHN untuk amendemen UUD 45 ditunggangi kepentingan.
“Sehingga pintu masuknya amandemen. Pertanyaan siapa yg bisa menjamin tidak ada yg menunggangi dengan kepentingan lain,” ucap Pangi Syarwi Chaniago di kawasan DPR RI, Senin (6/9).
Menurut Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting itu mengatakan dirinya khawatir karena tidak ada yang bisa jamin wacana amendemen tidak merembet kemana-mana.
“Kalau sekarang ada bau amis ada bau harum. Bau harumnya PPHN supaya negara punya haluan dan DPD kuat. Bau amisnya jabatan tiga periode,” bebernya.
“Siapa yang menjamin tidak akan ke situ? Mohon maaf UU Omnibus Law, UU Minerba, awalnya dibilang terlalu halusinasi, tapi ternyata itu jadi,” ucap Pangi.
Pria yang akrab disapa Ipang itu mengaku tidak setuju dengan amendemen pada situasi pandemic covid-19.
“Nah, kita nggak mau itu terjadi,” ucapnya.
Pria berdarah Minang itu mengatakan akan demo dan turun ke jalan jika ada penambahan masa jabatan presiden.
“Kalau ada penambahan masa jabatan Presiden saya turun demo. Tapi apakah berhasil? Karena selama ini toh akhirnya UU jadi juga diam-diam,” ucapnya.
“Ada lagi yang lebih ngeri. Gratifikasi konstitusional. Oke amandemen gagal, ternyata ada opsi lain, yakni tunda pemilu 2027. Namun, jangan-jangan itu kecurigaan saya saja karena waktunya sudah nggak ada,” kata Pangi. [genpi]