GELORA.CO - Gelombang dukungan untuk Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo maju Pilpres 2024 datang dari relawan berujung pada ancaman sanksi dari partai.
Lalu sebenarnya Ganjar berniat menjadi capres atau tidak?
Saat ditanya soal apakah sejauh ini ada minat atau niat maju di Pilpres 2024, Ganjar lagi-lagi menegaskan soal penanganan COVID-19 dan juga pemulihan ekonomi para pedagang yang terdampak pandemi.
"Niat saya satu, bagaimana memberesi atau membereskan pandemi ini agar sing dodolan- dodolan (yang berjualan), sekolah, wartawan isa nyambut gawe ngono lho (bisa bekerja)," kata Ganjar kepada wartawan di kantornya, Rabu (22/9/2021).
Diungkit soal banyaknya dukungan yang sudah mengalir padanya, Ganjar juga menegaskan soal penanganan pandemi COVID-19. Apalagi saat ini ditemukan klaster sekolah di Jawa Tengah.
"Tanggapannya ngurus pandemi sampai beres. Ini aja PTM (pembelajaran tatap muka) masih ada yang ketularan, izinnya tidak dilaksanakan, kontrolnya lebih penting, saya lebih konsentrasi ke sana," tegas Ganjar.
Sebelumnya Ganjar Pranowo juga sudah menegaskan terkait Pilpres 2024 di partainya, PDIP, semua tergantung dari sang Ketua Umum, Megawati Soekarnoputri.
"Urusan Pilpres, itu Bu Mega," kata Ganjar di kantornya hari Selasa (21/9).
Sebelumnya Ganjar Pranowo juga sudah menegaskan terkait Pilpres 2024 di partainya, PDIP, semua tergantung dari sang Ketua Umum, Megawati Soekarnoputri.
"Urusan Pilpres, itu Bu Mega," kata Ganjar di kantornya hari Selasa (21/9).
Sedangkan sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang mengumumkan partainya akan memberi sanksi disiplin kepada kader yang menyebutkan atau disebut akan menjadi capres atau cawapres. Hal itu terkait dalam beberapa waktu terakhir nama Ganjar santer didukung relawan untuk maju di Pilpres 2024 sebagai 'the next president'.
"Sikap partai sangat jelas bahwa keputusan terkait dengan capres dan cawapres berdasarkan keputusan Kongres V dimandatkan kepada ketua umum partai," kata Hasto saat dihubungi, Senin (20/9).
"Dalam hal ada anggota PDI Perjuangan yang menyebutkan terlebih dahulu calon presiden dan calon wakil presiden, termasuk melalui relawan, sebelum keputusan resmi partai, maka partai akan memberi sanksi disiplin," ujarnya.(detik)