GELORA.CO - Seorang menteri seharusnya pemikir dan pembuat kebijakan, bukan sebagai pelaksana kebijakan yang ngamuk bila menemukan penyimpangan dalam yurisdiksinya.
Begitu tanggapan Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto atas sikap Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini yang kembali menggunakan cara lama dengan marah-marah lantaran bansos tak tersalurkan dengan baik.
"Bu Mensos mungkin kurang piknik sehingga marah-marah mulu," ujar Satyo kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (2/9).
Ia memaparkan, sekelas Menteri Sosial harusnya pemikir serta agregator yang merumuskan seluruh job stakeholders di sektor kerja-kerja. Hal itu penting agar memastikan pelayanan sosial pemerintah kepada masyarakat tepat sasaran.
"Tak lupa juga untuk menutup segala peluang penyimpangan," kata Satyo.
Jika terjadi penyimpangan di dalam proses pelayanan pada di setiap level, artinya kinerja Mensos Risma masih memiliki kelemahan dalam sistem pelayanan.
"Kelemahan sistem secara teknikal tidak bisa diatasi cuma 'ngomel' karena rentang kendali kebijakan itu diatur dan dijalankan dalam mekanisme sistem yang memiliki faktor kohesifitas dan koneksifitas. Sepertinya Jokowi salah tempatkan orang," tandasnya. (RMOL)