GELORA.CO - Polemik pemberian gelar profesor pidana terhadap Jaksa Agung ST Burhanuddin memunculkan tanda tanya publik.
Pasalnya, di berbagai daftar riwayat hidupnya yang tersebar di publik dan di buku pidato pengukuhannya sebagai profesor terdapat perbedaan latar belakang pendidikannya dari jenjang strata satu hingga pascasarjana.
Pakar hukum pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Mudzakir meminta agar latar belakang pendidikan Jaksa Agung ST. Burhanuddin ditelusuri kebenarannya.
"Harus itu ditulusuri dengan benar. Biasanya kan ada bukti-bukti, saya rasa bisa dilacak. Ini S1 di mana terus gelar berikutnya di mana, kan jadi bingung (kalau berbeda-beda)," kata Mudzakir kepada wartawan di Jakarta, Selasa (21/9).
Menurut Mudzakir, bila perlu data riwayat pendidikannya itu diperiksa di bagian kepegawaian Kejaksaan RI untuk memastikan apakah perbedaan-perbedaan itu hanya salah ketik sehingga menjadi tidak sinkron satu dengan lainnya. Jika data di kepegawaian tidak ada, maka perlu ada teguran kepada lembaga tersebut.
"Mestinya jenjang pendidikan Jaksa Agung (Burhanuddin) sinkron (dengan) apa yang ditulis. Kalau tidak jelas seperti ini bahaya, karena memberikan pengakuan gelar palsu. Ini menurut saya harus clear, kalau palsu gelar doktornya itu hapus semua gelar-gelar lainnya, karena starting poin, itu salah karena nggak sinkron," tutur Mudzakir.
"Dari kepegawaian harus dicek ulang. Itu pasti harus ada, dokumen hukum yang menjadikan dasar lulus S1, harusnya ada."
Setelah ditelusuri dan tidak ditemukan kejelasan latar belakang pendidikan Burhanuddin, kata Mudzakir, maka segela gelar yang tadinya melekat akan rontok secara otomatis. Untuk memastikan apakah ada penggunaan gelar palsu, maka perlu diperiksa secara seksama baik di kampus maupun data di bidang kepegawaian Kejaksaan RI.
"Kalau sarjana palsu, itu semua harus rontok gelar lainnya ya, untuk menjadi profesor jadi doktor kan ada jenjang akademik, kalau nggak ada ini harus diperiksa lagi. Kalau (dibawa) ranah pidana ini bisa dari KUHP, atau menggunakan gelar palu dari dinas pendidikan, tapi rata-rata pakai KUHP," kata Mudzakir.
Perbedaan gelar S1 dan S2 Jaksa Agung ST. Burhanuddin tampak jelas dari buku pidato pengukuhan profesornya dan daftar riwayat hidupnya yang dipublikasikan situs resmi Kejaksaan Agung. Dan itu terjadi sejak Burhanuddin menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Perdata dan TUN pada 2012.
Di buku pengukuhan tersebut Burhanuddin disebut lulusan sarjana hukum dari Universitas 17 Agustus 1945, Semarang, Jawa Tengah tahun 1983. Sementara di situs resmi Kejaksaan Agung, Burhanuddin disebut lulusan sarjana hukum Universitas Diponegoro tahun 1980.
Untuk pendidikan pasca-sarjananya, di situs resmi Kejaksaan Agung, Burhanuddin menyebut lulusan magister manajemen dari Universitas Indonesia (UI) tahun 2001. Sementara di buku pengukuhan profesornya, Burhanuddin disebut lulus dari Sekolah Tinggi Manajemen Labora di DKI Jakarta tahun 2001.(RMOL)