GELORA.CO - Staf Khusus (Stafsus) Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Faldo Maldini mempertanyakan soal kepentingan di balik rencana demonstrasi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI).
Seperti diketahui, BEM SI mengultimatum Presiden Jokowi jika tidak mengangkat 56 pegawai KPK yang tak lolos TWK menjadi ASN, maka BEM SI akan unjuk rasa.
Faldo menyebutkan saat ini negara dalam perjalanan bangkit dari pandemi. Laju penularan COVID-19 sudah menurun.
"Yang ingin berkerumun, berarti tidak sayang sama tenaga kesehatan, tidak sayang sama keluarganya, tidak sayang dengan dirinya. Tidak sayang sama gerobak-gerobak ekonomi rakyat yang sudah mulai bergeliat. Jadi ini kepentingan siapa?" ucap Faldo saat dihubungi detikcom, Sabtu (25/9/2021).
Namun, Faldo tak melarang BEM SI bersikap kritis. Dan Pemerintah, lanjut dia, juga akan menjawab kritik dengan penuh tanggung jawab.
"Yang penting tidak berkerumun. Angka COVID-19 sudah membaik, kerja tenaga kesehatan sudah optimal. Saat ini sudah bisa ambil napas sejenak, tukang gali makam dan ambulans berkurang bebannya. Jadi kita harus sama-sama waspada," kata Faldo.
Faldo memohon semua pihak untuk menahan diri. Dia menyebut fokus pemerintah adalah megeluarkan RI dari situasi pandemi.
"Kami memohon untuk menahan diri. Kita ingin keluar dari pandemi. Vaksinasi digenjot terus, tahun ini sudah cukup amunisi kita buat mencapai target. Kan ada prediksi varian-varian baru, itu yang hendak diantisipasi terus. Jadi sekali lagi, kami harap semuanya menjaga," ungkap Faldo.
Sebelumnya, Koordinator Pusat BEM SI Nofrian Fadil Akbar membenarkan rencana aksi demonstrasi pada 27 September besok, terkait dipecatnya para pegawai KPK yang tak lolos TWK. Aksi bakal terpusat Jakarta.
"Benar," ujar Koordinator Pusat BEM SI Nofrian Fadil Akbar ketika dimintai konfirmasi detikcom, Jumat (24/9).
Ada sejumlah tuntutan yang bakal dilayangkan BEM SI. Pertama, BEM SI meminta Ketua KPK Firli Bahuri mencabut surat keterangan (SK) pemberhentian pegawai KPK. BEM SI dkk meminta Jokowi mengangkat 56 pegawai KPK yang tak lolos TWK itu menjadi ASN. Mereka juga menuntut Ketua KPK Firli Bahuri mundur.
Pihak BEM SI sudah mengirim pemberitahuan aksi massa kepada pihak kepolisian. Rais menduga ada sekitar seribu mahasiswa yang bakal turun ke jalan.
"Untuk kami dimulai dari ultimatum kemarin kepada Presiden Jokowi, 3x24 jam dari kemarin (23/9). Artinya, nanti hari Senin tanggal 27 (September) kemungkinan kita akan... sebenarnya sedang dikonsolidasikan untuk tiga aksi, tetapi kemungkinan besar (aksi terpusat) di gedung KPK," tegas Nofrian.
Diketahui, BEM SI dan Gerakan Selamatkan KPK (GASAK) telah menyurati Presiden Jokowi terkait persoalan pemberhentian 57 pegawai KPK pada Kamis (23/9). Dalam surat tersebut BEM SI dan GASAK meminta ketegasan Presiden Jokowi dalam menyikapi berbagai upaya pelemahan KPK.
"MAKA KAMI ALIANSI BEM SELURUH INDONESIA DAN GASAK (GERAKAN SELAMATKAN KPK) MEMBERIKAN ULTIMATUM KEPADA PRESIDEN JOKOWI UNTUK BERPIHAK DAN MENGANGKAT 56 PEGAWAI KPK MENJADI ASN DALAM WAKTU 3X24 JAM, TERCATAT SEJAK HARI INI 23 SEPTEMBER 2021. JIKA BAPAK MASIH SAJA DIAM TIDAK BERGEMING. MAKA KAMI BERSAMA ELEMEN RAKYAT AKAN TURUN KE JALAN MENYAMPAIKAN ASPIRASI YANG RASIONAL UNTUK BAPAK REALISASIKAN," bunyi penggalan surat ultimatum BEM SI dan GASAK yang ditandatangani oleh Koordinator Pusat BEM SI Nofrian Fadil Akbar.(detik)