GELORA.CO - Indonesia merupakan negara yang menjadikan hukum panglima tertinggi. Atas alasan itu juga, Partai Demokrat masih yakin hukum masih tegak berdiri di negeri ini.
Penegasan itu disampaikan Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menanggapi dorongan dari Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) agar Demokrat mengambil jalan konfrontasi untuk melawan kubu Moeldoko.
“Kami sangat yakin hukum dan demokrasi di negeri ini masih ada dan akan berlaku seadil-adilnya,” ujarnya saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Minggu siang (12/9).
Demokrat, kata Herzaky akan patuh dan berpegang teguh pada hukum, juga taat mengikuti semua aturan yang berlaku di negeri ini.
“Termasuk di antaranya UU Parpol dan SK Menkumham terkait dengan kehormatan dan kedaulatan partai ini,” ujarnya.
Herzaky memastikan perlawanan Demokrat terhadap pihak-pihak yang coba menggulingkan kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan dilakukan lewat jalur hukum demi menegakkan demokrasi.
“Kami fokus bagaimana demokrasi yang menegakkan hukum sesuai dengan aturan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bukan main besi, bukan main memanipulasi data dan fakta,” tandasnya.
Ketua Majelis ProDEM, Iwan Sumule meminta Partai Demokrat tidak lembek menghadapi Moeldoko yang kini berdiri di lingkaran istana.
Menurutnya, jalur konfrontasi yang diambil oleh Moeldoko cs harus dilawan dengan jalur serupa, yaitu berkonfrontasi.
“Jalan konfrontasi Moeldoko mengambil alih Partai Demokrat harus dihadapi dengan cara konfrontasi juga,” tegasnya saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (12/8).
Iwan Sumule menekankan bahwa jalan diplomasi seperti Susilo Bambang Yudhoyono, yang dipilih Demokrat tidak akan memberi solusi.
Sebaliknya, pilihan untuk menempuh jalan ini hanya akan berujung pada penyesalan. Sebab SBY bisa saja kehilangan partai di kemudian hari.
“Pemerintah otoriter tak bisa dihadapi dengan cara-cara diplomasi. Hanya menunda kekalahan,” tutupnya. (RMOL)