GELORA.CO - Catatan Komisi Pemberantasan Kourpsi (KPK) tentang jumlah pejabat negara yang hartanya mengalami kenaikan adalah sinyal penting atau tanda-tanda bermakna bahwa ada banyak pejabat negara di republik ini sebanyak 70,3 persen kekayaanya bertambah miliaran rupiah hanya dalam waktu satu tahun di tengah rakyat justru sedang dalam keadaan menderita.
Analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun mengungkapkan, jika bertambahnya kekayaan pejabat negara itu karena ada bisnis lain selain pekerjaanya sebagai pejabat negara itu berarti hal yang wajar.
"Tetapi mungkin kita juga patut bertanya bisnis apakah yang mendapat keuntungan miliaran rupiah dalam satu tahun ini di tengah pandemi Covid-19? Bisnis vaksinkah? PCR test? Test Antigen? Alat kesehatankah? Atau batu bara dan kelapa sawit yang harganya sedang bagus? Atau?," tanya Ubedilah Badrun, saat dibunungi, MInggu (12/9/2021).
Yang jelas mereka para pejabat tambah kaya di tengah rakyat menderita dan di tengah kondisi ekonomi memburuk. Bahagia di atas derita rakyat banyak.
"Secara politik ini fenomena yang bisa dibaca sebagai persoalan etika politik," urainya,
Mestinya pejabat negara menghindari perilaku mengambil keuntungan di tengah penderitaan rakyat. Pejabat publik adalah pelayan publik bukan pengusaha.
"Inilah problem etik serius jika penguasa juga berprofesi sebagai pengusaha. Mereka cenderung mengabaikan etika sebagai pejabat negara, pejabat publik," tutupnya. [poskota]