GELORA.CO - Bantuan Sosial (Bansos) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Solo mendapat sorotan dari masyarakat. Mereka menduka bansos sembako tersebut tidak sesuai anggarannya.
Menyadur dari Solopos.com, Penyaluran bantuan sosial atau bansos untuk masyarakat terkena dampak pandemi Covid-19 yang bersumber dari APBD Solo yang nilainya Rp 250.000. Namun setelah dicek di pasaran harga satu paket bantuan tersebut ditengarai hanya Rp212.420.
Artinya terjadi selisih hingga Rp37.580 per paket bantuan yang diberikan dari Pemerintah Kota Solo Kepada Masyarakat. Informasi tersebut disampaikan Ketua LSM Lapaan RI, BRM Kusumo Putro, saat ditemui wartawan, Senin (6/9/2021) sore.
Kusumo mengaku belum lama ini melakukan investigasi merujuk dua paket bansos APBD Solo 2021 yang diterima dua warga Solo kena dampak pandemi Covid-19.
Ia membeli semua item yang ada dalam satu paket bantuan itu di dua supermarket. Setelah dihitung, ternyata biaya yang harus ia keluarkan hanya Rp212.420.
“Mereknya sama persis, bedanya hanya gula pasir. Tapi gula saya lebih mahal,” ujarnya.
Kusumo memerinci untuk beras ia menggunakan yang harganya Rp10.000 per kilogram. “Untuk beras, satu penerima mendapat 10 kilogram. Saya buat harga per kilogram cukup tinggi, Rp10.000. Itu semua saya beli eceran,” imbuhnya.
Kusumo meyakini jika semua item sembako bansos warga kena dampak pandemi Covid-19 di Solo tersebut dibeli dengan sistem grosir, tentu selisih harganya akan lebih besar.
Ilustrasi BLT, BST, PKH, BNPT, bantuan sosial, bansos. [Suara.com/Ema Rohimah]
Audit ke Pihak Penyalur Bantuan
Ia berharap dengan temuan tersebut Pemkot Solo segera melakukan audit terhadap pihak-pihak penyalur bansos dari APBD.
“Kepolisian juga saya minta segera menyelidiki ke bawah. Bila ditemukan unsur pidana, saya harap siapa pun yang terlibat ya harus diproses hukum. Ini menurut saya sangat ironis bisa terjadi di Solo tercinta,” terang Kusumo.
Terpisah, Ketua Komisi IV DPRD Solo, Putut Gunawan mengonfirmasi anggaran yang dialokasikan untuk bansos warga kena dampak pandemi Covid-19 itu nilainya Rp250.000 per penerima.
Tapi berapa dari anggaran itu yang direalisasikan ia mengaku tidak tahu.
“Iya anggarannya segitu. Cuma realisasinya kan kepotong pajak, biaya pengemasan, packaging, dan sebagainya. Nilai riilnya saya tidak tahu. Pokoknya anggaran Rp250.00 per penerima. Terus kepotong pajak pasti itu. Detail tanya OPD terkait,” ujarnya.
Ihwal selisih anggaran Rp37.580 per paket, Putut mengatakan sembako bansos tidak bisa berkumpul dan masuk plastik pembungkus sendiri.
“Kan itu tidak bisa ada sendiri. Apakah biaya pengadaan ada struktur tersendiri atau tidak, yang tahu Dinsos, kami tidak tahu. Itu perkiraan saya. Silakan tanya ke OPD penyalur. Kalau saya cukup dengan kebijakannya sekian, sudah,” terangnya.[suara]