GELORA.CO - Pemerintah tidak boleh menganggap remeh dugaan pembobolan terhadap 10 kementerian dan lembaga oleh peretas asal China. Jika kabar itu benar, maka hal tersebut menjadi bukti bahwa sistem digitalisasi di Indonesia lemah.
Begitu kata anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Golkar, Dave Laksono kepada wartawan, Minggu (12/9).
“Ini berkaitan dengan keamanan negara. Bukan hanya permasalahan data pribadi masyarakat umum. Akan tetapi juga mengenai data-data keamanan negara," katanya.
Bagi Dave, kabar ini bertolak belakang dengan apa yang digemborkan selama ini. Di mana masyarakat didorong untuk mengakses pelayanan-pelayanan publik melalui sistem elektronik.
Jika dugaan pembobolan ini benar, maka mengindikasikan bahwa sistem keamanan data pemerintah rentan dibobol. Bukan tidak mungkin hal ini juga akan menjalar ke data masyarakat.
“Ini sangat mungkin bisa terjadi kelumpuhan dalam berbagai macam hal," tuturnya.
Sebagai solusi, Dave meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta Polri menindaklanjuti dugaan pembobolan data ini.
Di satu sisi, langkah nyata pencegahan juga harus dikonkretkan.
“Harus ada langkah-langkah kongkret serta kebijakan jangka panjang dalam penanganan masalah ini," tegasnya. [rmol]