GELORA.CO - Mantan Presiden Afghanistan Ashraf Ghani mengungkapkan penyesalan mendalam atas situasi yang berkembang saat ini di Afghanisan, usai diambilalih oleh kelompok militan Taliban.
Melalui sebuah pernyataan yang dirilis pada Rabu (8/9), Ghani mengatakan bahwa sepanjang hidupnya, dia menyakini bahwa formula republik demokratik adalah satu-satunya cara untuk membuat Afghanistan maju menjadi negara yang berdaulat, damai dan sejahtera.
"Selama saya melayani untuk negara, saya telah dipandu oleh Konstitusi Republik Islam Afghanistan tahun 2004 yang memberikan platform untuk dialog, di mana perbedaan bisa dikelola dengan pendekatan give and take, dan di mana penerimaan visi bersama untuk masa depan bisa dilakukan," jelasnya.
Ghani menambahkan bahwa Afghanistan memiliki tradisi yang sangat luar biasa, yakni Jirga dan Shura. Jirga adalah sebuah majelis tradisional yang terdiri dari para pemimpin yang membuat keputusan menurut konsensus dan selaras dengan ajaran-ajaran Pashtunwali. Sementara Shura adalah kegiatan kosultasi dan merupakan istilah umum yang terlibat dalam penamaan parlemen.
"Tradisi Afghan kita, Jirga dan Shura, sangat egaliter dan partisipatif serta bisa memberikan platform untuk hasil damai bagi kemajuan negara ke depan," kata Ghani.
Dalam pernyataan yang sama dia juga memberikan apresiasi serta penghormatan mendalam bagi seluruh warga Afghanistan, terutama tentara, yang telah berkorban untuk kemajuan negara.
Ghani menyesali situasi yang terjadi saat ini, di mana masa kepemimpinannya berakhir dengan tragis tanpa meninggalkan jejak perdamaian di Afghanistan.
"Dengan penyesalan mendalam, chapter saya berakhir dengan tragedi serupa seperti yang dialami oleh para pendahulu saya, tanpa menjamin stabilitas dan kemakmuran," kata Ghani.
"Saya minta maaf kepada warga Afghanistan bahwa saya tidak bisa membuat akhir yang berbeda. Komitmen saya bagi warga Afghanistan tidak pernah goyah dan akan memandu saya selama sisa hidup saya," tutupnya.
Pernyataan Ghani ini dirilis selang sehari setelah Taliban mengumumkan susunan pemerintahan baru di bawah komando Mohammad Hassan Akhund sebagai perdana menteri(RMOL)