GELORA.CO - Wakil Sekretaris Fraksi Partai Demokrat (PD) DPR RI Irwan Fecho menilai koalisi pemerintahan era Jokowi-Ma'ruf Amin diduga sengaja terus memainkan isu amendemen UUD 1945.
Terlebih lagi, menurut dia, muncul peryataan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang menyebut amendemen sulit terlaksana jika isu yang dibawa terlalu banyak.
PAN sendiri diketahui mulai merapat ke pemerintahan era Jokowi-Ma'ruf.
Petinggi partai berwarna kebesaran biru bahkan telah diundang ke Istana Negara guna menggelar rapat bersama Jokowi dengan pimpinan parpol koalisi pemerintah.
Menurut Irwan, koalisi pemerintah tampak ingin melihat reaksi publik atas isu amendemen sebelum mengeksekusi perubahan ketentuan di konstitusi.
"Koalisi Jokowi terindikasi test the water terkait isu amendemen UUD 1945. Jelas sekali ada upaya partai koalisi pemerintah untuk lakukan itu," kata anggota Komisi V DPR RI itu, Minggu (5/9).
Irwan menuturkan konstitusi pada dasarnya tidak imun dari amendemen.
Namun, situasi saat ini tak memungkinkan dilakukan perubahan konstitusi.
"Saat ini banyak rakyat yang meninggal, ekonomi terpuruk dan belum pulih. Fokus selesaikan ini dahulu," ujar Irwan.
PD, lanjut dia, menolak rencana amendemen UUD 1945 karena bukan prioritas yang diinginkan rakyat.
"Rencana amendemen UUD harus dihentikan. Ngabisi baterai. Rakyat tidak butuh itu. Mereka mintanya makanan, vaksin, juga pekerjaan. Lihat saja mural di mana-mana mintanya bukan amendemen tetapi kirim pesan bahwa mereka lapar," ujar Wasekjen PD itu. (jpnn)