GELORA.CO - Penunjukan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marivest) Luhut Binsar Panjaitan sebagai Ketua Dewan Pengarah Danau Prioritas Nasional tidak terlepas dari manuver politik Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pasalnya, Luhut berkali-kali ditunjuk oleh Jokowi untuk mengomandoi proyek dan kebijakan strategis pemerintah.
Bahkan sindiran dari Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri agar mantan Walikota Solo itu untuk bisa ambil alih komando saat tanggap darurat, diabaikan.
Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai bahwa Jokowi seperti sedang menggunakan kekuatan Luhut untuk menghindari manuver Megawati. Sebab, hanya Luhut yang dianggap bisa menghalau manuver dari Megawati.
"Bisa saja Luhut yang dipercaya, untuk menghindari Megawati," kata Ujang kepada Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu, Senin (9/8).
Meski begitu, sangat disayangkan apabila Jokowi terlalu mengandalkan Luhut dalam setiap kebijakan pemerintah yang dianggap paling penting dan skala besar.
Padahal semestinya, menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini, Jokowi tidak membebankan tugas kerja kepada satu orang menteri di Kabinet Indonesia Maju. Apalagi, Luhut kini masih menjadi Koordinator PPKM Level 4.
"Mungkin di mata Jokowi, Luhut menjadi andalan. Namun mestinya Jokowi tak membebankan sesuatu tugas terlalu banyak pada seseorang, nanti kerjanya tidak karuan," demikian Ujang Komarudin.
Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri sempat menyindir Jokowi dengan sebuah pertanyaan tentang siapa yang seharusnya menjadi pemegang komando tertinggi di saat kondisi bangsa dalam keadaan tidak normal alias darurat (pandemi Covid-19).
Menurutnya, kepala negara yang seharusnya turun langsung memegang kendali komando.
"Saya bilang sama Bapak Presiden, Bapaklah yang namanya kepala negara Presiden RI yang harus langsung. Karena ini persoalannya adalah ekstraordinary,” kisah Megawati dalam acara pelatihan mitigasi bencana gempa bumi dan tsunami yang digelar DPP PDIP secara virtual, Rabu (4/8).
“Jangan mikir oh ini adalah saya, tapi tidak dikerjakan," imbuhnya.
Di satu sisi, Presiden Jokowi baru saja meneken Peraturan Presiden (Perpres) 60/2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional. Lagi-lagi, Menko Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk menjadi Ketua Dewan Pengarah.
Perpres tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional itu diteken Jokowi 22 Juni 2021. Perpres tersebut menetapkan sedikitnya 15 danau prioritas nasional.
Perpres ini antara lain bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan ekosistem danau serta memulihkan fungsi dan memelihara ekosistem Danau Prioritas Nasional(RMOL)