GELORA.CO - Taliban mengumumkan pengampunan tanpa syarat kepada semua pegawai pemerintah di Afganistan, dan meminta mereka untuk kembali bekerja.
Pernyataan ini disampaikan Enamullah Samangani, anggota komisi kebudayaan Taliban, dan merupakan komentar resmi pertama terkait penyelenggaraan negara oleh kelompok Islamis tersebut.
Selama berkuasa antara 1996-2001, Taliban banyak mencatatkan kontroversi lewat penegakan hukum Islam yang dinilai kelewat brutal. Selain pemotongan tangan, mereka juga rajin mengundang penduduk menyaksikan eksekusi mati di tempat-tempat publik, antara lain eksekusi hukum rajam.
Taliban juga ketika itu melarang perempuan bekerja atau menempuh pendidikan. Tidak heran jika hal serupa dikhawatirkan bakal terjadi kali ini. "Emirat Islam tidak ingin perempuan menjadi korban," kata Samangani. "Mereka selayaknya berada di struktur pemerintahan sesuai dengan Syariat Islam."
Dia mengakui saat ini "struktur pemerintahan belum sepenuhnya jelas, tapi berdasarkan pengalaman, kita akan memiliki kepemimpinan Islami dan semua pihak harus ikut bergabung," pungkasnya.
Imbauan senada tercantum dalam sebuah surat pernyataan resmi Taliban yang dipublikasikan kantor berita AFP. Di dalamnya, kelompok etnis Pashtun itu menulis "amnesti telah dideklarasikan untuk semua orang. Anda sebaiknya melanjutkan kehidupan sehari-hari dengan kepercayaan diri yang tinggi."
Meski demikian, kekhawatiran menetap pada aktivis HAM dan jurnalis. Sejumlah di antaranya tewas dalam serangkaian serangan teror yang dicurigai didalangi oleh Taliban. Beberapa negara barat, antara lain Jerman, sudah berjanji akan memberikan perlindungan bagi pekerja kemanusiaan dan wartawan yang terancam oleh Taliban.
Kepercayaan internasional
Berbeda dengan langgam isolasionisme pada 1996, kali ini Taliban diperkirakan berusaha mendapat pengakuan dari negara-negara regional.
China dan Rusia sudah mengisyaratkan bakal membuka tangan bagi Taliban. Beberapa pekan silam, delegasi para Talib berkunjung ke China buat menemui Menteri Luar Negeri Wang Yi.
Pemerintah di Moskow bahkan secara terang-terangan mengakui kaum Islamis sebagai rekan dialog yang lebih bisa dipercaya.
"Situasinya damai dan terkendali, semua kembali tenang di kota ini. Situasi di Kabul di bawah Taliban sekarang lebih baik ketimbang di bawah Presiden Ashraf Ghani," kata Duta Besar Dimitry Zhirnov seperti dilansir Reuters.
Meski demikian, hampir semua pihak menggantungkan kepercayaan pada kebijakan Taliban selama berkuasa. Baik China, Rusia atau Eropa menegaskan Afganistan tidak boleh lagi menjadi surga bagi gerakan terorisme global.
Beijing malah ikut mendesak agar Taliban menerapkan hukum Islam secara moderat.
Selain itu rezim baru yang kelak menguasai Afganistan harus bersifat inklusif, dan melibatkan semua etnis. Para perwakilan etnis dan suku di Afganistan, termasuk kelompok minoritas Hazari yang dulu dimusuhi Taliban, saat ini dikabarkan sudah bertemu di Islamabad atas undangan Pakistan dan telah berkoordinasi dengan para pemimpin Taliban.
Indikasi awal menunjukkan Taliban ingin mendamaikan negeri dengan cara berbagi kekuasaan. Niatan ini mulai terlihat dari upaya para Talib menegosiasikan kapitulasi pasukan pemerintah saat merebut provinsi-provinsi di Afganistan, lapor New York Times.
"Saya ingin menegaskan bahwa kami menolak monopoli kekuasaan," kata juru bicara Taliban, Suheil Shaheen, kepada AFP. "Karena setiap rezim yang di masa lalu berusaha memonopoli kekuasaan di Afganistan, bukan merupakan pemerintahan yang sukses."(detik)