GELORA.CO - Sejumlah kasus hukum yang menimpa kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) belakangan ini tampaknya belum cukup untuk menurunkan elektabilitas partai tersebut di masyarakat.
Hal ini terlihat dari hasil survei Institute for Democracy & Strategic Affairs (Indostrategic) bertajuk “Mengukur Elektabilitas Capres Potensial, Partai Politik & Aspirasi Perubahan Sistem Pemilu 2024”.
Dalam hasil survei ini, PDIP masih jadi partai politik yang banyak dipilih responden, jika Pemilu dilakukan saat ini.
PDIP dipilih oleh 18,5% responden, disusul Partai Gerindra (11,5%), Partai Demokrat (8,9%), PKS (8,5%), Golkar (6,9%), dan PKB (5,5%).
Namun demikian, potensi parpol lain untuk mengakangi PDIP juga masih sangat terbuka lebar. Karena terdapat 30,2% pemilih yang belum terbuka dengan pilihannya. Plus, ada 1,9% yang memilih Golput.
PDIP dan Gerindra dinilai masih mampu menjaga basis elektabilitasnya dengan baik. Berbeda denan Partai Golkar yang elektabilitasnya menunjukkan penurunan cukup serius.
Hal ini perlu diantisipasi oleh Ketua Umum Airlangga Hartato dengan mengambil langkah-langkah mitigasi yang tepat untuk mempertahankan elektabilitas partainya menuju Pemilu mendatang.
"Berdasarkan basis data ini, lompatan elektabilitas terbesar terjadi pada Partai Demokrat, yang merangsek ke posisi tiga besar. Hal itu kemungkinan dipengaruhi oleh respons publik pascaprahara KLB Moeldoko, yang ditangani dengan komunikasi politik yang baik oleh ketua umumnya, AHY, sehingga memunculkan keuntungan elektoral bagi partainya," demikian penjelasan Indostrategic, Selasa (3/8).
Survei Indostrategic ini dilaksanakan pada 23 Maret-1 Juni 2021 di 34 provinsi di seluruh Indonesia melalui pendekatan face to face interview, dengan tetap berusaha mengedepankan protokol kesehatan pandemi Covid-19.
Metode penarikan sampel dilakukan melalui Multi-Stage Random Sampling dengan jumlah sampel 2.400 responden, dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan level margin of error 2 persen. (RMOL)