GELORA.CO - Komnas HAM periode 2017-2022 terkesan ingin mengisi kekosongan prestasi dengan turut andil sebagai hero (pahlawan) pada kasus-kasus yang populer.
Begitu penegasan Ketua Setara Institute Hendardi soal turut campurnya Komnas HAM terhadap proses Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) KPK.
Hendardi menyayankan, Komnas HAM alpa pada fakta pelanggaran HAM yang nyata dan bisa disidik dengan menggunakan UU 26/2000 tentang Pengadilan HAM. Tak heran banyak pihak mempersoalkan kinerja Komnas HAM periode ini.
"Komnas HAM gigih menyusun tumpukan kertas sebagai hasil kerja lembaga negara ini, tetapi miskin terobosan," kata Hendardi dalam keterangan tertulis, Rabu (18/8).
Demikian, lanjut Hendardi, produksi rekomendasi dari Komnas HAM yang nyaris tidak memberikan dampak apa-apa pada upaya perlindungan hak asasi manusia bagi kelompok rentan, terdiskriminasi, masyarakat adat, kelompok kepercayaan dan lain sebagainya.
Oleh karena itu, Hendardi merasa aneh jika Komnas HAM mau dan ingin melibatkan diri terhadap pengaduan alih status ASN oleh pegawai KPK non aktif, yang sebetulnya baru bisa dipersoalkan melalui keputusan Tata Usaha Negara atau TUN dan administrasi negara, maupun judicial review ke Mahkamah Agung atas Peraturan KPK No. 1/2021 jika, dengan catatan dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
"Dua isu ini jelas bukan domain kewenangan Komnas HAM," sesal Hendardi.(RMOL)