GELORA.CO - Rencana amandemen UUD 1945 untuk menetapkan Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN) masih hangat dibicarakan setelah kembali disinggung dalam sidang tahunan MPR pada 16 Agustus 2021. Ternyata PDI Perjuangan (PDIP)-lah yang berinisiatif melakukan amandemen UUD 1945 terbatas.
Amandemen terbatas UUD 1945 demi menetapkan PPHN merupakan salah satu hal yang diputuskan dalam Kongres V PDIP di Bali pada 2019. PDIP menganggap PPHN penting untuk mewujudkan cita-cita Indonesia ke depan.
"Tadi saya persilakan Pak Sekjen (Gerindra), Pak Ahmad Muzani. Tapi beliau minta saya dulu. Jadi memang betul bahwa Kongres V PDI Perjuangan demi kepentingan bangsa dan negara, kamilah yang punya inisiatif untuk amandemen terbatas," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam konferensi pers seusai pertemuan dengan Sekjen Gerindra seperti ditayangkan secara virtual, Selasa (24/8/2021).
"Jadi terbatas berkaitan dengan pentingnya bangsa ini mempunyai haluan negara. (Candi) Borobudur saja dibangun 100 tahun. Masak kita tidak punya daya imajinasi untuk menuju cita-cita ke depan," imbuhnya.
Bukan hanya soal amandemen UUD 1945. Dalam kongres di Bali, PDIP juga memutuskan mendorong perubahan Undang-Undang (UU) Pemilu dan UU Pilpres.
"Inilah gagasan untuk amandemen secara terbatas itu dilontarkan dan diputuskan dalam kongres, termasuk perubahan UU Pemilu dan UU Pemilu Presiden. Tetapi keputusan politik tersebut di tingkat implementasinya itu memperhatikan suasana kebatinan," ungkap Hasto.
Meski demikian, PDIP menilai saat ini amandemen UUD 1945 bukan yang utama yang harus dilakukan. Hasto menegaskan PDIP saat ini fokus membantu pemerintah mengatasi pandemi COVID-19.
"Tetapi pandemi COVID membuat kami berpikir bahwa apa pun skala prioritas saat ini adalah gotong royong di dalam mengatasi pandemi ini. Kehidupan perekonomian sudah terkena dampak secara langsung," sebut Hasto.
Karena luasnya dampak pandemi, PDIP menetapkan kebijakan baru terkait amandemen UUD 1945. Hasto menyebut PDIP saat ini memilih 'slowing down' terkait rencana amandemen UUD 1945.
"Sehingga, atas hal tersebut, Ibu Ketua Umum Ibu Megawati Soekarnoputri, terkait amandemen, sudah menegaskan bahwa kebijakan PDI Perjuangan adalah slowing down, terkait dengan amandemen UUD'45," jelasnya.
"Jadi, terkait dengan amandemen, sekali lagi, langkah untuk slowing down terhadap hal tersebut jadi kebijakan yang diambil, karena skala prioritas kita adalah masalah pandemi ini," pungkas Hasto.
Gerindra Memilih Menunggu MPR
Gerindra sendiri memilih menunggu. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani menyebut MPR RI saat ini sedang mempersiapkan beberapa hal terkait rencana amandemen UUD 1945.
Gerindra memandang PPHN diperlukan sebagai desain Indonesia ke depan. Muzani menyebut PPHN diperlukan agar pembangunan Indonesia dalam aspek infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lain-lainnya menjadi berkesinambungan.
"Sampai sekarang kita belum punya desain satu abad Republik Indonesia itu di bidang kesehatan kaya apa, pendidikan kaya apa, ekonomi kaya apa. Kemudian, untuk mencapai tujuan-tujuan itu harus dengan apa saja, alat pendukung yang diperlukan. Kita, Republik Indonesia, memerdekakan diri bukan untuk 100 tahun, untuk 200 tahun, 300 tahun, dan beratus tahun yang akan datang. Itu sebabnya, kemudian haluan negara yang dipikirkan itu menjadi pemikiran para pemimpin kita, supaya desain negara yang panjang bisa menjadi berkesinambungan, dan karena itu hal ini tadi kita bicarakan," papar Muzani yang duduk semeja dengan Hasto.
"Tetapi, sekali lagi, akhirnya kita menunggu beberapa hal yang sedang dipersiapkan oleh MPR," pungkas Wakil Ketua MPR itu.[detik]