GELORA.CO - Partai Demokrat pada prinsipnya tidak mempermasalahkan pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan para petinggi parpol koalisi pemerintah, termasuk PAN, di Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu sore (25/8).
Hanya saja, jika poin pertemuan itu membahas reshuffle kabinet hingga mewacanakan amandemen UUD 1945, alangkah baiknya tidak dilakukan di Istana Negara karena rakyat berhak tahu.
Begitu penilaian Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat, Syahrial Nasution, menanggapi sikap Presiden Joko Widodo yang menerima Partai Amanat Nasional (PAN) bergabung ke dalam koalisi partai politik (parpol) pendukung pemerintah, yang rencananya akan diikuti dengan perombakan kabinet alias reshuffle.
"Reshuffle kabinet adalah hak prerogatif Presiden. Konsultasi dengan parpol pendukung adalah hal biasa. Yang tidak biasa adalah apabila dilakukan show of force di Istana Negara," ujar Syahrial saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Kamis siang (26/8).
Sebab menurutnya, bisa sebaliknya yang terjadi apabila pembahasan hal-hal teknis digelar di Istana, dalam hal ini menjadi show of force untuk menunjukkan bahwa posisi pemerintah sedang lemah.
"Sehingga dibuatlah paguyuban parpol pendukung di Istana Negara. Jika produk akhirnya adalah reshuffle, berarti yang kuat adalah parpol-parpolnya," katanya.
Demikian pula, lanjut Syahrial, jika yang dibahas dalam pertemuan partai koalisi dengan Jokowi kemarin adalah persoalan amandemen UUD 1945. Jika demikian, dirinya menduga hal-hal yang dibahas hanya diketahui Jokowi dan elite parpol koalisi yang hadir di dalamnya.
"Tapi kan rakyat yang lebih berhak untuk tahu! Karena tujuan konstitusi bangsa adalah menuju masyarakat yang adil dan makmur," tegasnya.
"Apakah paguyuban parpol cabang Istana Negara tersebut mencerminkan hal tersebut? Ya kita lihat lah nanti reaksi dari rakyat seperti apa," demikian Syahrial.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rabu kemarin (25/8) mengumpulkan para petinggi partai politik koalisi pemerintah di Istana Merdeka, yang hingga saat ini belum diketahui secara pasti agenda kegiatan tersebut, karena tidak ada keterangan resmi.
Para petinggi parpol yang hadir di antaranya Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, dan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa.
Selain petinggi parpol koalisi, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dan Sekjennya Eddy Soeparno pun turut diundang oleh Jokowi ke Istana Negara.
Beredar kabar, pertemuan tersebut antara lain membahas wacana amandemen UUD 1945 antara parpol koalisi. Bahkan, ada kabar lain menyebutkan PAN bakal mendapatkan jatah Menteri di Kabinet Indonesia Maju karena sudah merapat ke koalisi pemerintah. [rmol]