GELORA.CO - Politikus Partai Gerindra Fadli Zon menyindir Polri terkait mural Jokowi 404 Not Found di Tangerang, Banten.
Sebab menurutnya, mural itu bagian dari ekspresi seni dan budaya. Sama seperti halnya poster, meme dan lainnya.
“Tak usah berlebihan tanggapi mural, lukisan, poster, meme, dan ekspresi seni lainnya. Itu bagian dari ekspresi budaya,” cuit Fadli Zon di akun Twitter pribadinya, dikutip PojokSatu.id, Minggu (15/8/2021).
Sebaliknya, dengan respon berlebihan yang dilakukan pemerintah atau Polri, maka akan memberikan dampak negatif.
“Justru respons berlebihan mereduksi hak rakyat untuk menyatakan sikap atau pendapat atau kemerdekaan berekspresi,” tegasnya.
“Lagi pula presiden bukan lambang negara. Katanya demokrasi,” sindir anak buah Prabowo Subianto ini.
Jaga Adab
Sementara, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai, penghapusan mural Jokowi 404 Not Found adalah langkah tidak tepat.
Menurutnya, jika mural itu tidak tepat, sebaiknya diberikan edukasi kepada pembuatnya, bukan malah memburunya.
“Mural adalah ekspresi kreatif, baiknya edukasi dan literasi saja,” katanya kepada wartawan, Minggu (15/8/2021).
Kendati demikian, Mardani juga berpesan kepada seniman mural manapun agar tetap menjaga adab.
Pasalnya, setiap simbol dan gambar bisa diartikan berbeda.
“Kreativitas memang kadang menyentuh hal-hal yang sensitif dan itu tergantung tafsirnya. Saya mendukung semua kreativitas dan tetap jaga adab,” terangnya.
Anggota Komisi II DPR RI ini menilai, Polri sebaiknya melakukan pembinaan dan edukasi ketimbang menempuh jalur hukum.
“Anak-anak kreatif jangan dihukum, tapi diajak dialog,” kata dia.
Jangan Berlebihan
Terpisah, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Dedi Kurnia Syah meminta pemerintah tidak berlebihan terkait mural tersebut.
Sebab, satiran lewat mural bukanlah tindakan kriminal yang berbahaya.
“Merespons secara represif pada konten mural rasanya berlebihan, kritik sosial melalui seni mural bukan hal baru, dan selama ini tidak menjadi persoalan,” ucap Dedi, Minggu (15/8/2021).
Menurutnya, baik presiden maupun bawahannya harus lebih bijaksana dalam menghadapi kritikan.
“Presiden Jokowi saya kira perlu lebih bijaksana dalam merespons kritik, meskipun mungkin Jokowi tidak tahu-menahu,” katanya.
“Setidaknya dia dapat perintahkan kepolisian untuk tidak terlalu sensitif, terutama pada soal remeh semacam itu,” katanya.
Ia menegaskan, mural merupakan sebuah kebebasan berpendapat dan sudah menjadi hak dasar dalam sistem demokrasi yang dianut di Tanah Air.
Yang harus dilakukan pemerintah, kata Dedi, menjamin ketertiban masyarakat dengan tidak mendikte masyarakat.
“Salah satunya dengan tidak mendikte kegiatan warga negara sesuai kemauan penguasa, selama itu bukan tindakan makar,” tandasnya.[pojoksatu]