GELORA.CO - Pakar hukum A. Tholabi Kharlie turut mengkritik pidato yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sidang tahunan MPR RI, Senin (16/8).
Pasalnya, dalam pidato Presiden Jokowi tidak membahas masalah korupsi. Padahal, masalah krusial yang dihadapi bangsa ini.
“Sangat disayangkan, isu tentang pemberantasan korupsi absen,” kata Tholabi kepada wartawan di Jakarta, Senin (16/8/2021).
Ia menyimak, secara umum materi pidato Presiden didominasi penanganan Covid-19 selama 1,5 tahun terakhir ini.
Semestinya, lanjut Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu, secara linier pidato tersebut diikuti dengan spirit pencegahan dan pemberantasan korupsi.
“Penanganan Covid-19 yang menyedot anggaran belanja negara cukup banyak, seharusnya dibarengi dengan pencegahan korupsi,” tuturnya.
Tholabi pun membeberkan peringkat Indonesia dalam pemberantasan korupsi berada di rangking 102 dari 180 negara yang disurvei.
“Seharusnya penangan korupsi harus menjadi perhatian serius pemerintah,” tandasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato kenegaraan dalam rapat tahunan MPR RI dan sidang bersama DPD dan DPR RI, hari ini, Senin (16/8/2021).
Dalam pidatonya, Presiden mengarisbawahi berbagai hal mulai dari pandemi hingga reformasi struktural.
Namun, Jokowi sama sekali tidak membahas masalah penanganan korupsi. Salah satu yang dibahas Jokowi masalah penagan ekonomi dan investasi.
Presiden Jokowi menargetkan investasi Rp 900 triliun hingga akhir tahun ini bisa tercapai.
“Penambahan investasi di bulan-bulan ke depan ini kita harapkan bisa memenuhi target Rp900 triliun, serta menciptakan lapangan kerja baru dan menggerakkan perekonomian secara lebih signifikan,” tuturnya.
Ia menyebutkan, perkembangan investasi harus menjadi bagian terintegrasi dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.
“Peningkatan kelas pengusaha UMKM menjadi agenda utama,” ungkapanya.
Berbagai kemudahan menurutnya disiapkan untuk menumbuhkan UMKM, termasuk kemitraan strategis dengan perusahaan besar, agar cepat masuk dalam rantai pasok global.
“Hal ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk UMKM, serta meningkatkan pemerataan dan kemandirian ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, ekosistem investasi dan kolaborasi di dunia usaha ini juga dimaksudkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi berbasis inovasi dan teknologi.
Khususnya ke arah Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru yang berkelanjutan.[pojoksatu]