Oleh:Agung Nugroho
PANDEMI global virus corona memicu krisis ekonomi yang menyebabkan PDB dunia turun 4,9 persen tahun ini dan akan mengakibatkan kerugian 12 triliun dolar AS dalam 2 tahun ke depan. Demikian kata Dana Moneter Internasional (IMF), pada 24 Juni 2021.
Penutupan bisnis di seluruh dunia menyebabkan PHK ratusan juta orang, dan ekonomi utama di Eropa turun dua digit dalam krisis terburuk sejak depresi hebat hampir 100 tahun lalu.
Prospek pemulihan pascapandemi sarat ketidakpastian karena penularan virus yang tidak terduga, kata IMF dalam laporan World Economic Outlook yang diperbarui.
"Kemajuan yang lebih cepat dalam mengakhiri krisis kesehatan dapat meningkatkan pendapatan global secara kumulatif sebesar 9 triliun dolar AS selama tahun 2020-2025. Itu akan menguntungkan semua negara," kata Georgieva dalam unggahan di situs resmi IMF pada 24 Februari 2021.
IMF memprediksi pada akhir tahun 2022 mendatang, pasar berkembang dan negara berkembang disebut akan mencatat pendapatan per kapita 22% lebih rendah dari masa sebelum krisis.
Sementara di negara maju, nilainya hanya 13% lebih rendah. IMF memperkirakan lebih dari separuh dari 110 negara berkembang di dunia akan mengalami penurunan pendapatan lebih jauh di belakang ekonomi maju hingga akhir tahun depan.
Lebih lanjut, krisis ekonomi akibat pandemi ini juga akan memperlebar kesenjangan pendapatan di negara-negara berkembang, terutama karena jutaan anak masih menghadapi gangguan pendidikan.
Dari statemen kepala IMF di atas kita bisa melihat bahwa IMF sedang mempropagandakan bahwa pandemi Covid-19 sebagai penyebab krisis ekonomi global. Benarkah demikian?
Sejatinya, krisis ekonomi global itu sudah parah sejak 2019. Indikator-indikator ekonomi pada 2019 telah memberi tanda serius akan adanya kelesuan ekonomi dunia dan ancaman resesi.
“Markets are braced for a global downture," begitu tajuk majalah The Economist pada 17 Agustus 2019.
Pada bulan yang sama Federal Reserve AS memotong suku bunga bank untuk pertama kalinya sejak krisis 2008, untuk menjamin ketersediaan kapital di tengah kekhawatiran pasar akan resesi.
Sejak itu, suku bunga dipangkas beberapa kali lagi, sebelum akhirnya ditekan sampai 0% pada Maret 2020, yakni pada awal pandemi.
Di Indonesia sendiri, pada 2019, sebelum pandemi menjadi kenyataan, pertumbuhan telah melambat dari 5,2% pada 2018, menjadi 5,0% pada 2019.
Momok kesulitan ekonomi inilah yang mendorong pemerintah Jokowi untuk menggagas omnibus law sebagai tuas pendongkrak ekonomi, yang lalu dengan tergesa-gesa diloloskan saat pandemi.
Pada 2019, permintaan dunia menurun, disertai dengan jatuhnya harga komoditas energi dan nonenergi. Harga energi global mengalami kontraksi sebesar 21,2% di kuartal ke-3, dan ini hampir dua kali lipat dari kontraksi di kuartal ke-2.
Ini berimbas pada pendapatan ekspor Indonesia, yang menyusut 8,5% pada 2020 dibandingkan tahun sebelumnya, setelah menyusut pula 8,1% pada 2019.
Jumlah investasi pada 2019 juga menurun. Data dari BPS menunjukkan pertumbuhan investasi anjlok dari 6,64% pada 2018 menjadi hanya 4,45% pada 2019. Sehingga pada 2019, sumbangan investasi pada pertumbuhan ekonomi menyusut lebih dari seperempat, dari 2,16% pada 2018 menjadi 1,47% pada 2019.
Pada 2019, tanda-tanda sudah semakin jelas bahwa semua ini akan runtuh dan membuka krisis baru yang bahkan lebih dahsyat dibandingkan 2008.
Pandemi hanya aksiden yang mengungkapkan keniscayaan ini. Ketidakmampuan sistem kesehatan publik untuk menanggulangi virus corona ini juga bukanlah kebetulan, tetapi merupakan hasil dari puluhan tahun pemangkasan anggaran kesehatan dan privatisasi sektor kesehatan.
Kolapsnya sistem kesehatan publik dalam menanggulangi pandemi ini lalu memperparah krisis ekonomi yang ada. Dampak krisis menjadi berlipat.
Krisis ekonomi global tahun 2019 ini oleh para ahli ekonomi liberal disebabkan oleh perang dagang yang dijalankan AS, seperti yang diajikan dalam hasil survei National Association for Business Economics (NABE) menyebutkan risiko resesi meningkat dan menjadi ancaman utama terhadap ekonomi dunia.
Pemicunya adalah perang dagang yang dilancarkan pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
Selain soal perang dagang AS, para ekonom liberal juga menyatakan bahwa resesi ekonomi yang terjadi di Hong Kong dianggap sebagai pemicu memperparah krisis ekonomi saat itu. Padahal sebelumnya mereka mendengung-dengungkan ekonomi Hong Kong diprediksi tumbuh 2-3% di 2019.
Namun Agustus 2019, pertumbuhan dipangkas 0-1%. Banyak ekonom juga memperkirakan pertumbuhan bisa saja di bawah 1%. Bahkan riset JP Morgan Chase & Co pertumbuhan ekonomi wilayah ini hanya 0,3%.
Badan Pusat Statistik pun mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III tahun 2019 pada kisaran 5,02 persen.
Angka itu berarti melambat dibandingkan periode yang sama tahun lalu pada kisaran 5,17 persen.
Sementara Bank Dunia pada medio Desember 2019 memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya berkisar pada angka 5 persen, lebih rendah dari proyeksi APBN 2019 pada angka 5,3 persen.
Jadi, sesungguhnya krisis ekonomi global sudah terjadi sejak 2019. Pandemi Covid-19 yang terjadi pada awal 2020 hanyalah faktor yang memperparah krisis ekonomi global tersebut.
Pandemi Covid-19 juga menunjukan bahwa krisis ekonomi global semakin dalam masuk ke jurang resesi, dan sampai hari ini dunia tidak mampu keluar dari krisis ekonomi global yang makin parah akibat pandemi Covid-19.
Pandemi Bikin yang Kaya Makin Kaya
Menurut laporan Oxfam (The Inequality Virus), selama pandemi, kekayaan 10 orang terkaya di dunia naik 540 miliar dolar AS.
Uang sebanyak ini cukup untuk membayar vaksin untuk semua orang di bumi, tetapi sampai sekarang baru 11% orang yang mendapat vaksin, dengan mayoritas di negara maju.
Di seluruh dunia, pemodal miliarder menambah besar pundi kekayaannya sebesar 3,9 triliun dolar AS (atau hampir 50% dari sebelumnya), mencapai 11,95 triliun dolar AS.
Untuk perbandingan, 3,9 triliun dolar AS itu kira-kira setara dengan 3 kali lipat PDB Indonesia. Akan sangat sulit membayangkan kalau pendapatan dan kekayaan rakyat miskin meningkat selama pandemi. Justru sebaliknya.
Oxfam melaporkan, 1.000 miliarder terkaya dunia kekayaannya pulih dalam waktu 9 bulan sejak awal krisis pandemi, dan justru telah menambah kekayaannya.
Sementara, bagi rakyat miskin, akan butuh waktu setidaknya 10 tahun sebelum kondisi ekonomi mereka pulih.
Ini pun dengan asumsi adanya pemulihan ekonomi yang baik dan merata, serta tidak ada krisis lagi di hari depan; sebuah asumsi yang sulit terwujud mengingat krisis kronik kapitalisme.
Jadi, bahkan bila ada pemulihan ekonomi selepas pandemi, dampak ekonomi krisis pandemi akan berkepanjangan bagi rakyat miskin.
Di Indonesia kita temui gambaran serupa. Kekayaan 15 konglomerat terkaya di Indonesia naik 33,7%. Dari 53,7 miliar dolar AS menjadi 71,8 miliar dolar AS.
Musibah nasional tidak menghentikan kapitalis dalam meraup profit.
Rakyat miskin tidak bisa menghentikan aktivitas ekonominya untuk berlindung di rumah, terlebih lagi pekerja sektor informal yang mata pencahariannya sedari awal sudah rentan dan tidak pasti.
Memilih antara mati karena virus corona atau mati karena kelaparan, inilah kenyataannya.
Ketidakbecusan pemerintah dalam mengatasi wabah virus corona, keserakahan pemodal yang mengorbankan nyawa pekerja demi produksi, kerakusan korporasi farmasi yang meraup miliaran dolar di tengah krisis ini, semua ini makin menambah dalam jurang resesi tersebut.
Picu Meningkatnya Pengangguran
Selama pandemi, di seluruh dunia, menurut perkiraan WHO, sampai 125 juta orang telah terhempas ke jurang kemiskinan ekstrem.
Laporan ILO (Covid-19 and the world of work) memberi gambaran buruk: pada 2020, 114 juta pekerjaan raib, dan jam kerja setara dengan 225 juta pekerjaan penuh waktu raib.
Ini belum menghitung hilangnya mata pencaharian bagi rakyat pekerja yang bekerja di sektor informal, yang di banyak negeri seperti Indonesia mencakup bagian terbesar.
Di Indonesia, pada 2020, BPS memperkirakan 5,1 juta pekerja menjadi pengangguran, dan 24 juta lainnya jam kerjanya berkurang.
Tingkat pengangguran naik 1,8% menjadi 7,1%, sementara jumlah setengah-pengangguran meningkat 3,8% menjadi 10,2%. Yang masih bekerja penuh waktu pun upahnya terpangkas.
Survei pada Maret 2021 menunjukkan, setidaknya 74,3% rumah tangga mengalami penurunan pendapatan.
Pekerja sektor informal, yang berjumlah 74 juta, dari pedagang kaki lima sampai driver ojol adalah yang paling terdampak.
Kondisi kerja dan pendapatan mereka sudah rentan sejak awal. Ada sekitar 4 juta driver ojol di seluruh Indonesia dan sebuah survei menunjukkan pendapatan mereka turun 67% selama pandemi, dari kira-kira kotor Rp 260 ribu per hari menjadi Rp 90 ribu.
Survei lainnya menunjukkan, porsi “gig worker” yang penghasilannya lebih dari Rp 3 juta per bulan mengalami penurunan tajam. Dari 43% pada Maret 2020 ke hanya 5% pada Juni/Juli 2020.
Sementara pada periode yang sama, porsi “gig worker” dengan penghasilan kurang dari Rp 1 juta, naik pesat dari 8% ke 55%.
Survei BPS pada April 2020 melaporkan 70% warga yang berpendapatan lebih kecil dari 1,8 juta per bulan mengalami penurunan pendapatan.
Sementara, penelitian online Marsinah FM di tahun 2020 mencatat, buruh di Jabotabek dan Jawa Tengah dari berbagai sektor seperti padat karya (garmen, alas kaki, makanan dan minuman), sektor jasa (perhotelan, rumah makan, ritel), logam komponen otomotif, sebanyak 28,08% dirumahkan dan mayoritas tidak diupah (68,5%).
Demi menyambung hidup, sebagian buruh mulai beralih ke sektor informal seperti dengan berdagang online.
Menurut BPS (2020), buruh di sektor informal meningkat sebesar 4,6%, baik yang berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, hingga pekerja tidak dibayar.
Namun, menjadi pekerja informal bukan berarti lepas dari jerat kemiskinan.
Dalam peta ketenagakerjaan, pekerja informal merupakan pekerja rentan yang paling mudah tergerus hak dan kesejahteraannya, serta minim perlindungan.
Dalam peraturan perundangan ketenagakerjaan misalnya, masih belum mengakomodasi hak buruh informal.
Bercermin dari data dan cerita suram kaum buruh di atas, pandemi telah memerosotkan kesejahteraan dan memukul daya beli buruh.
Akibatnya, tentu saja, melambatnya laju perekonomian yang masih bersandar pada daya beli masyarakat. Dalam hal ini, daya beli buruh berkontribusi besar karena lebih dari separuh penduduk Indonesia merupakan pekerja.
Itulah mengapa kesejahteraan buruh merupakan elemen penting bagi pemulihan ekonomi.
Sayang, kebijakan pemerintah justru berkontribusi besar pada penurunan kesejahteraan kaum buruh.
(Ketua Nasional Relawan Kesehatan Indonesia (Rekan Indonesia)