GELORA.CO - Pendiri Lembaga Survei KedaiKopi Hendri Satrio memberi tanggapan terkait masuknya Partai Amanat Nasional ke dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurut Hendri Satrio, bertambahnya satu partai ke dalam koalisi Istana tidak baik bagi demokrasi tanah air.
"Kondisi ini sangat tidak bagus bagi demokrasi. Akan tetapi kekuatan demokrasi ada di rakyat," jelas Hendri Satrio kepada GenPI.co, Jumat (27/8).
Kendati demikian, dirinya menilai demokrasi di Indonesia masih belum redup.
Pasalnya, menurut Hendri Satrio masyarakat Indonesia masih memiliki akal sehat untuk memenangkan demokrasi di tanah air.
"Selama rakyat masih memiliki akal sehat, seberat apa pun cobaan demokrasi, pasti berpotensi menang," ungkapnya.
Di sisi lain, Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun menilai masuknya PAN sangat berbahaya bagi demokrasi.
"Hati-hati terhadap kejahatan demokrasi," ujar Refly Harun dalam live YouTube yang diikuti GenPI.co, Kamis (26/8).
Refly Harun menilai ada 2 hal yang mungkin terjadi setelah PAN masuk ke koalisi Istana. Pertama yakni ada kemungkinan bertujuan untuk amendemen konstitusi.
"Sehingga kekuatan pemerintah menjadi mutlak. Anggota DPD banyak yang berasal dari partai politik, yang independen justru gampang ditarik," tuturnya.
Oleh sebab itu, menurut Refly Harun mudah bagi Jokowi untuk mengubah konstitusi kalau bermaksud untuk 3 periode dengan merealisasikan Jokpro (Jokowi-Prabowo).
"Jokowi Prabowo nantinya tidak akan punya lawan. Memang di peraturan KPU itu tidak jelas bagaimana kalau seandainya tidak ada calon," lanjutnya.
Menurut Refly Harun, koalisi Istana akan menciptakan calon boneka di antara 7 partai yang sudah bergabung di pemerintahan Jokowi.
"Tinggal diciptakan 1 tandingan dari 7 parpol yang ada di kolam Istana. Maka terjadilah satu lawan satu, hasilnya sudah bisa ditebak bahwa Jokowi Prabowo yang akan memenangkan pertarungan," kata Refly Harun. [genpi]