GELORA.CO - Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengkritik Presiden Jokowi agar memimpin langsung komando penanganan Covid-19. Koordinator PPKM Luhut Panjaitan memberi tanggapan begini.
Pernyataan Megawati itu disampaikan dalam pelatihan mitigasi bencana gempa bumi dan tsunami Baguna DPP PDIP yang disiarkan virtual, Rabu (4/8/2021).
Megawati awalnya bertanya terkait siapa yang memegang komando saat status tanggap darurat.
“Jadi siapakah yang memberikan komando, nah ini saya pernah tanya sama Pak Jokowi, siapakah kalau dalam keadaan yang saya sebut tanggap darurat, bukan tanggap normal, siapakah yang memberikan komando?,” jelasnya.
“Saya ndak tahu apakah dari bupati kah? Atau gubernur kah? Langsung bleg-bleg-bleg, begitu,” kata Megawati.
Megawati mengatakan seharusnya Presiden Jokowi memegang komando langsung saat bencana melanda. Sebab, kata Megawati, hal itu merupakan persoalan luar biasa.
“Ya saya bilang pada Pak Presiden bapak lah yang namanya kepala negara Presiden Republik Indonesia yang harus langsung, karena ini persoalannya extraordinary,” ujar Megawati.
Megawati juga menyinggung pemegang komando penanganan pandemi Covid-19.
Megawati melihat saat ini Satgas dibantu TNI-Polri dan BIN.
“Saya juga ini mulai pengin ngomong sama Pak Jokowi. Iki piye toh Pak, saya sendiri tahu, siapakah yang harus pegang komando seperti sekarang kan, satgas pandemi, ada satgasnya,” katanya.
“Seharusnya itu kan yang deg begitu, dibantu sama TNI-Polisi saya lihat loh ini sama BIN, itu gotong royong kita,” ujar Megawati.
Beberapa hari berselang, Menko Luhut Binsar Panjaitan berbicara mengenai Presiden Jokowi sebagai panglima tertinggi.
Luhut Panjaitan menyebut dirinya dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto hanyalah komandan wilayah.
“Dengan struktur penanganan sekarang ini menurut hemat saya sudah sangat baik karena presiden menjadi panglima paling tinggi dalam penanganan ini,” jelasnya.
“Sedangkan Menko Perekonomian dan saya sebagai komando-komando wilayah atau komando lapangan seperti organisasi di militer juga,” kata Luhut Panjaitan dalam konferensi pers pengumuman perpanjangan PPKM, Senin malam (9/8).
Setiap kebijakan yang diambil pemerintah telah mempertimbangkan sejumlah aspek. Selain itu, masukan dari para ahli diakomodasi.
“Penanganan di luar Jawa-Bali tidak bisa serta dibandingkan dengan Jawa-Bali karena tantangan di luar Jawa-Bali lebih besar dari tantangan dalam Jawa-Bali,” jelasnya.
“Contohnya dalam hal dukungan infrastruktur kesehatan, pemerintah akan terus bekerja keras mengendalikan pandemi di Indonesia,” ujar Luhut Panjaitan. [pojoksatu]