GELORA.CO - Komnas HAM sangat disayangkan tidak memberi perhatian kepada aksi-aksi yang sudah jelas melakukan pelanggaran HAM, seperti tindakan terorisme di Poso dan kekerasan di Papua oleh kelompok bersenjata. Namun justru membela kelompok yang memonopoli kebenaran.
Demikian antara lain yang disampaikan Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Anak Bangsa (LKAB), Rudi S Kamri lewat channel Youtube Kanal Anak Bangsa yang dilihat redaksi, Selasa (17/8).
“Komnas HAM masih banyak pekerjaan yang harus ditangani. Seperti orang yang dipenggal kepalanya oleh teroris di Poso, ada prajutit TNI yang ditembak dan dibunuh di Papua. Apakah Komnas HAM melakukan pembelaan?” tanya Rudi.
“Tentara, polisi adalah manusia yang juga seharusnya dibela hak asasi manusianya,” tandas Rudi menambahkan.
Rudi sangat menyayangkan, Komnas HAM takluk dengan intervensi dari koalisi masyarakat sipil yang di dalamnya terdapat sosial justice warior atau SJW sehingga menggadaikan lembaganya untuk membela kelompok yang hingga saat ini memonopoli kebenaran.
“Banyak orang tertindas yang harus dibela. Kenapa hanya Novel Baswesan dkk. Komnas HAM jangan membela kelompok yang memonopoli kebenaran di Republik ini,” sesal Rudi.
Menurut Rudi, KPK memiliki hak untuk mengelola rumah tangganya sendiri sebagaimana amanat undang-undang KPK 19/2019 tanpa harus ada campur tangah pihak atau lembaga lain.
“Kalau pekerjaan Komnas HAM seperti ini terus sangat bahaya. Karena akan menganggu hubungan kerja antar lembaga,” demikian Rudi.(RMOL)