GELORA.CO - PDIP saat ini terkesan menjaga jarak dengan Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) sembari melihat peluang meninggalkan mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Demikian disampaikan pengamat politik Ubedilah Badrun dilansir dari JPNN.com (jaringan PojokSatu.id), Jumat (6/8/2021).
“Jika jaga jarak ini menguntungkan PDIP, hal yang mungkin PDIP lakukan akan meninggalkan Jokowi,” ujarnya.
Pria yang akrab disapa Ubed ini menilai, secara politik, kebijakan Jokowi dalam penanganan pandemi Covid-19 memang keliru sejak awal.
Alasannya, tidak lain karena mengabaikan perintah UU Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.
Dari situ, sambungnya, Jokowi berpotensi diberhentikan dari kedudukannya sebagai presiden di tengah jalan.
“PDIP tampak semacam jaga-jaga untuk mengantisipasi kemungkinan itu terjadi,” ulasnya.
Kondisi ini, kata Ubed, masih ditambah dengan citra rezim Jokowi sangat buruk.
Selain itu, rezim Jokowi juga dinilai mewarisi problem yang sangat membahayakan masa depan negara.
Oleh karenanya, ia menyarankan partai berlambang kepala banteng moncong putih itu segera meninggalkan Jokowi dan mengambil peran penyelamatan negara.
“Jika itu tidak dilakukan PDIP, memungkinkan peran itu diambil oleh kekuatan kekuatan oposisi dan PDIP akan mengalami nasib tragis pada kontestasi politik berikutnya ditinggalkan rakyat,’ tutur dia.
Sementara, mantan Waketum Partai Gerindra Arief Poyuono angkat bicara terkait kritik tajam yang disampaikan sejumlah kader PDIP.
Seperti Puan Maharani, Effendi Simbolon sampai Masinton Pasaribu.
Arief menilai, kritik ketiga kader PDIP itu bisa juga menjadi pertanda mulai pupusnya dukungan PDIP kepada pemerintahan Jokowi.
“Kalau demikian, saya rasa Jokowi harus siap-siap ditinggal PDIP,” kata Arief.
Sebaliknya, hal yang sama juga harus dilakukan partai besutan Megawati Soekarnoputri itu.
“Juga PDIP lewat dua kadernya harus bisa meminta partai untuk menarik kadernya dari kabinet Jokowi-Maruf amin,” sambungnya.[pojoksatu]