GELORA.CO - PB HMI pimpinan Abdul Muis Amiruddin bakal menggelar demonstrasi di depan Istana Merdeka, Jakarta. Mereka akan mulai berdemonstrasi selepas tengah hari.
"Besok jadi aksi, lokasi dipusatkan di Istana," kata Pejabat (Pj) Ketua Umum PB HMI Abdul Muis Amiruddin kepada wartawan, Kamis (5/8/2021).
Ketua Bidang Perguruan Tinggi Kemahasiswaan dan Pemuda PB HMI pimpinan Abdul Muis Amiruddin, Rich Hilman Bimantika, menambahkan keterangan. Demonstrasi di Istana Negara akan dimulai dengan konvoi dari Sekretariat PB HMI, Jl Sultan Agung, Jakarta Selatan.
"Unjuk rasa kita start dari jam 13.30 WIB menuju Istana Merdeka dengan konvoi. Total peserta aksi belum bisa kami pastikan, baru akan dikalkulasi di lapangan," kata Hilman.
Untuk demonstrasi HMI di luar Jakarta, dia menyatakan aksi bakal digelar di daerah masing-masing, tidak perlu datang ke Jakarta.
Sebagaimana diketahui, rencana demonstrasi di masa PPKM Level 4 ini disorot publik lewat viralnya surat Instruksi PB HMI Nomor 144/A/Sek/12/1442. Instruksi itu dibantah oleh HMI kubu Ketua Umum Raihan Ariatama.
Dalam surat instruksi tersebut, HMI kubu Muis menyatakan bahwa jelang dua tahun kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf Amin yang disambut krisis akibat COVID-19, pemerintahan Jokowi telah gagal dalam pemenuhan hak-hak warga Indonesia. Mereka menyerukan aksi #AgustusMerdeka, isinya adalah kajian persoalan bangsa akibat kegagalan Jokowi-Ma'ruf, serta melakukan unjuk rasa serentak tanggal 6, 13, dan puncaknya pada 16 Agustus 2021. Belakangan, ada pula tagar #JokowiGameOver selain #AgustusMerdeka.
Soal demonstrasi, Muis sendiri sudah berjanji HMI akan menjaga protokol kesehatan pencegahan COVID-19. "Tentu yang pertama tetap menaati protokol kesehatan," kata Muis, Rabu (4/8) kemarin.
Apa yang mereka kritik?
Dalam pernyataan sikap tertanggal 2 Agustus 2021, HMI kubu Muis ini menyatakan kritik terhadap pelbagai urusan pemerintahan.
Pertama, kritik mereka ditujukan untuk penanganan COVID-19. Mereka menilai anggaran penanganan COVID-19 tidak transparan, kebijakan membuat rakyat panik, dan HMI menilai sertifikat vaksin akan membuat diskriminasi.
Kedua, HMI menilai terjadi pengkerdilan ruang sipil dan ancaman terhadap kebebasan akademik. Mereka mengkritik PP Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Privat, pembentukan polisi siber, kritik terhadap ancaman kebebasan akademik yang dialami BEM UI setelah melancarkan pernyataan 'Jokowi The King of Lip Service', hingga kritik terhadap penangkapan kader HMI di Ambon.
Ketiga, HMI mempertanyakan semangat antikorupsi Jokowi. Mereka mengkritik pelemahan KPK, berkurangnya performa KPK dalam OTT, hingga gagalnya penangkapan Harun Masiku.
Keempat, mereka mengkritik pula UU Cipta Kerja. Menurut mereka UU Cipta Kerja bukan obat mujarab problem investasi, obat mujarabnya adalah perbaikan terhadap korupsi, birokrasi, pemerintahan, dan infrastruktur yang tidak memadai. Mereka juga menyoroti hak-hak pekerja outsourcing.
Kelima, HMI mengkritik pelanggaran HAM dan rasisme, hingga kekerasan terhadap jurnalis. Mereka juga menuntut penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu yang belum dilaksanakan Jokowi. HMI juga mengkritik rasisme dan kekerasan terhadap orang asli Papua (OAP).
"Maka dari itu, Kami pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin beserta kabinetnya dianggap gagal dalam berbagai hal terutama poin-poin yang telah kami maksudkan diatas," kata HMI pimpinan Muis dalam pernyataan sikapnya.
HMI Muis ini mendorong pemerintah untuk lebih bersimpati terhadap penderitaan rakyat saat pandemi COVID-19, mendorong pemerintah memperbaiki sistem penanganan COVID-19, dan meminta pemerintah menjamin kebebasan mengemukakan pendapat. Korupsi harus dimusnahkan.[detik]