GELORA.CO - Puan Maharani disarankan mengalihkan anggaran pemasangan baliho untuk membantu penanganan pandemi virus corona baru (Covid-19).
Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah, Minggu malam (1/8).
Di saat situasi masyarakat serba kesulitan, Puan bisa mengaktivasi seluruh struktur kader PDIP hingga desa untuk membantu para terdampak Covid-19.
Menurut Dedi, dengan cara demikian justru akan bisa diingat publik ketimbang memasang foto berupa baliho di berbagai jalan protokol.
"Itu jauh lebih diingat publik dibanding hanya dengan foto yang terpasang di jalanan," kata Dedi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (1/8).
Dalam pandangan Dedi, sebagai Ketua DPR RI Putri Megawati itu terlalu membuang waktu mengerjakan popularitasnya. Di saat bersamaan kinerja pengawasan sebagai unsur legislatif justru tidak dimanfaatkan secara maksimal.
"Sebagai Ketua DPR Puan terlalu membuang waktu untuk popularitasnya, sementara kinerja pengawasan pada pemerintah nihil, maka ini sama-sama merugikan Puan, publik sulit bersimpati," demikian uraian analisa Dedi.
Lebih lanjut Dedi menyarankan, kalau memang Puan ingin memberikan catatan politik yang baik, ia cukup menyampaikan seluruh asprirasi masyarakat melalui jalur parlemen.
Namun demikian, Dedi melihat sosok Puan lebih kentara sebagai kader partai ketimbang pucuk pimpinan legislatif di senayan.
"Puan punya jabatan strategis, di parlemen ia bisa menyampaikan langsg aspirasi publik pada pemerintah, tapi sayang Puan lupa itu," pungkas Dedi.
Dalam beberapa bulan ini, baliho Puan Maharani bertebaran di berbagai jalan protokol kabupaten/kota di Indonesia. Utamanya di Jawa Tengah dan Jawa Timur yang merupakan kawasan politik basis PDIP.
Bahkan beberapa pekan lalu, baliho Puan di kota basis PDIP seperti Surabaya dan Blitar mengalami tindakan vandalisme.
Puan Maharani digadang-gadang akan menjadi kandidat di pemilihan presiden (Pilpres) tahun 2024 mendatang.
DPD PDIP Jawa Timur melalui Rakerda telah resmi mengusung Puan Maharani sebagai kandidat yang akan diperjuangangkan merebut kursi kepemimpinan nasional menggantikan Presiden Joko Widodo di tahun 2024. (RMOL)