GELORA.CO - Lagi, PDIP melontarkan serangan keras kepada Pemerintahan Jokowi. Kali ini terkait pertumbungan ekonomi kuartal II-2021 sebesar 7,07 persen.
Pengumunan itu justru dianggap hanya merupakan klaim sepihak pemerintah.
Akan tetapi, hal itu sama sekali tak sejalan dengan kondisi riil di lapangan saat ini.
Sebaliknya, pengumuman pertumbuhan ekonomi tersebut dianggapnya akan membuat publik bertanya-tanya.
Alasanya, antara fakta dan kondisi riil jauh berbeda dengan klaim tim ekonomi Jokowi itu berbeda.
Atas alasan tersebut, perbaikan ekonomi yang hanya dilihat dari besaran growth di kuartal II itu hanya sekedar klaim pemerintah.
Hal itu diutarakan anggota DPR RI Fraksi PDIP, Darmadi Durianto dalam keterangan tertulisnya, Jumat (6/8/2021).
“Angkanya benar, tapi bisa membuat masyarakat bertanya-tanya mengenai kebenaran angka tersebut. Karena masyarakat membandingkannya dengan situasi saat ini,” ujar Darmadi.
Kendati demikian, ia sepakat bahwa pertumbuhan ekonomi keuartal II-2021 mengalami lonjakan yang tinggi.
Karena ia melihat perbandingan dari pertumbuhan ekonomi yang timbuh hingga 7,07 persen adalah kuartal II-2020, yang justru terkontraksi hingga minus (-) 5,32 persen.
“Ya pasti bertumbuh. Menurut saya ini capaian yang lumayan 7,07 persen year on year (yoy),” kata dia.
“Jika dibandingkan dengan kuartal II-2020 pasti naik banyak karena 2020 lagi kontraksi di kuartal yang pertumbuhan ekonominya mati – 5.32 persen,” sambungnya.
Sektor Usaha Diwanti-wanti
Karena itu, anggota Komisi VI DPR RI ini mengingatkan agar sektor usaha mencermati secara jernih dibalik klaim pemerintah tersebut.
Ia menyarankan agar sektor usaha tidak terjebak pada fatamorgana pertumbuhan ekonomi di kuartal II-2020.
“Perusahaan harus hati-hati menyusun business plan. Jangan merasa pertumbuhan ekonomi 7 persen itu membuat pelaku usaha membuat asumsi yang ambisius,” ingatnya.
Anak buah Megawati Soekarnoputri ini mengakui, pertumbuhan ekonomi ini merupakan langkah Pemerintah membangkitkan optimisme publik.
Namun, jika itu tidak dibarengi pencerahan memadai, maka justru akan menjadi blunder di kemudian hari.
Semestinya, kata di, pemerintah memberikan data dengan penjelasan yang jelas agar tidak menciptakan persepsi yang salah.
“Penjelasan kondisi ekonomi nyatanya lagi tidak baik karena pandemi Covid-19 menciptakan ketidakpastian di bidang ekonomi,” cetusnya.
Apalagi, klaim pertumbungan ekonomi ini jelas bertolak belakang dengan nalar publik yang tengah kesulitan di tengah pandemi Covid-19 sekarang.
Kendati sekalipun klaim pertumbuhan ekonomi itu didukung dengan data akurat.
“Juli, Agustus, September (masuk) triwulan ketiga pertumbuhan ekonomi kita memburuk tapi Diumumkan 7.07 persen,” ujarnya.
“Jelas ini artinya masyarakat merasa dibohongin,” tandasnya. [pojoksatu]