GELORA.CO - Dua anggota DPR Fraksi PDIP melempar kritik kepada Presiden Jokowi dan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan. Keduanya adalah Effendi Simbolon dan Masinton Pasaribu, yang mengkritik terkait penanganan Corona di RI.
Anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon menyalahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dinilainya tidak mau menerapkan lockdown sejak awal pandemi COVID-19. Dalam hal ini, Effendi merespons pernyataan pakar epidemiologi asal Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono yang menyebut Indonesia sedang menuju jalur jebakan pandemi.
"Pemerintah sejak awal tidak menggunakan rujukan sesuai UU Karantina itu, di mana kita harusnya masuk ke fase lockdown. Tapi kita menggunakan terminologi PSBB sampai PPKM. Mungkin di awal mempertimbangkan dari sisi ketersediaan dukungan dana dan juga masalah ekonomi. Pada akhirnya yang terjadi kan lebih mahal ongkosnya sebenarnya, PSBB itu juga Rp 1.000 triliun lebih ya di tahun 2020 itu," ujar Effendi kepada wartawan, Sabtu (31/7/2021).
"Presiden tidak patuh konstitusi. Kalau dia patuh sejak awal lockdown, konsekuensinya dia belanja kan itu. Sebulan Rp 1 juta saja kali 70 masih Rp 70 triliun. Kali 10 bulan saja masih Rp 700 triliun. Masih di bawah membanjirnya uang yang tidak jelas ke mana larinya. Masih jauh lebih efektif itu daripada vaksin," sambung Wakil Rakyat dari Dapil DKI III ini.
Effendi kemudian menyebut banyak negara lain yang sukses mengatasi pandemi COVID-19 dengan cara lockdown. Dia mengatakan virus Corona itu bisa dicegah penularannya dengan cara semua orang tetap berada di rumah.
Hanya, kata Effendi, alih-alih memilih lockdown, Indonesia justru menerapkan PPKM. Effendi menyatakan hasil dari PSBB hingga PPKM hanya 'nol' dan cenderung minus.
"PPKM ini dasarnya apa? Rujukannya apa? Arahan Presiden? Mana boleh. Akhirnya panik nggak karuan, uang hilang, habis Rp 1.000 triliun lebih. Erick Thohir belanja, Menkes belanja. Dengan hasil nol. Minus malah. Ini herd immunity karena iman saja," tukas Effendi.
"Kritik yang disampaikan oleh Bang Effendi secara spesifik adalah kritik terhadap elemen pemerintahan keseluruhan dalam menanggulangi pandemi COVID-19. Seperti terhadap menteri-menteri dan pejabat yang masih mengedepankan kerja-kerja simbolik dan seremonial. Jadi kritik tersebut tidak secara khusus ditujukan kepada Presiden Jokowi," kata Masinton, saat dihubungi, Senin (2/8/2021).
Anggota Komisi VI DPR ini lantas menyoroti kinerja para pembantu Jokowi yang bertindak secara seremonial dan cenderung menyepelekan COVID-19. Dia menyoroti salah satu pernyataan Luhut yang sempat menyebut Corona terkendali tapi keesokannya justru terjadi lonjakan kasus.
"Cara berpikir dan bertindak seremoni itu yang sampai saat ini menjadi trade mark kebanyakan para pejabat kita. Serta menggampangkan masalah, hari ini bilang terkendali, eh besok lusanya malah terjadi lonjakan kasus COVID secara drastis di Jakarta dan Pulau Jawa," ujar wakil rakyat dari Dapil DKI II ini.
Lebih lanjut, Masinton kembali menyinggung Luhut sebagai koordinator penanggulangan COVID-19. Dia berpendapat, selain terlalu reaksioner menanggapi kritik, kondisi Corona di Indonesia melonjak ketika ditangani Luhut.
"Ada Menko yang ditunjuk sebagai koordinator dalam penanggulangan COVID di beberapa provinsi dan mengkoordinir penerapan PPKM, justru hasilnya di beberapa provinsi yang dikoordinir malah terjadi lonjakan dan fasilitas medis untuk perawatan tidak siap. Mengabaikan kerja mitigasi penanggulangan COVID dan terlalu reaksioner menanggapi kritik dan masukan dari masyarakat, ngoceh sendiri tak ada solusi," ujarnya.(detik)