GELORA.CO - Keluhan warga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Pandeglang, Banten, terkait kualitas beras bantuan sosial yang tak layak konsumsi membuat geram sejumlah pihak.
Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat, Syahrial Nasution menilai, bansos beras yang diterima warga Pandeglang itu sangat tidak manusiawi. Pasalnya, beras bansos tersebut sudah tidak layak dikonsumsi oleh manusia.
"Bansos beras yang diklaim masyarakat Pandeglang diterima seperti batu tentu saja tidak manusiawi," kata Syahrial kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (6/8).
Sebab menurutnya, negara sudah menyiapkan anggaran melalui jaring pengaman sosial dalam membantu mengurangi beban hidup rakyat di saat pandemi Covid-19.
"Sungguh disayangkan apabila rakyat yang harusnya mendapatkan bantuan yang layak, tidak menerima sesuai dengan haknya," sesalnya.
Atas dasar itu, Syahrial khawatir kasus korupsi Bansos yang pernah dilakukan oleh Mensos terdahulu, Juliari Batubara, bermetmorfosa dalam bentuk lain.
"Aparat hukum, sebaiknya meneliti kasus ini. Sebab, apapun bentuk penyimpangan yang terjadi di saat bencana, sangat melukai hati rakyat," pungkasnya.
Sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Banten, mengeluhkan kualitas beras bansos yang diterimanya.
Bantuan Sosial Beras (BSB) terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tersebut berwarna kekuning-kuningan, bau, dan berkutu.
Tak ayal para warga tersebut berbondong-bondong mendatangi Kantor Kelurahan Pandeglang untuk mengembalikan beras yang dianggap tidak layak konsumsi tersebut.
"Warna berasnya kekuning-kuningan, terus agak berbau dan ada kutunya juga. Yang lebih parah lagi, banyak yang sudah buluk (usang)," terang warga Kampung Cihaseum, Uki, saat ditemui di Kantor Kelurahan Pandeglang, usai mengembalikan beras busuk tersebut, Kamis kemarin (5/8). (RMOL)