GELORA.CO - Pengamat sosial, ekonomi, dan keagamaan, Anwar Abbas, meminta Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dibubarkan.
Hal ini dikatakan setelah BPIB mengadakan agenda lomba menulis artikel bertema 'Hormat Bendera Menurut Hukum Islam'.
"Kesimpulan saya, BPIP ini memang sebaiknya saja dibubarkan saja," ujar Anwar Abbas kepada detikcom, Jumat (13/8/2021).
Menurut Anwar, BPIP tidak jelas karena tidak paham situasi masyarakat. "Dari dulu saya melihatnya BPIP tidak ada yang positif. Yang dikerjakannya mengundang kontroversi terus," sambung Anwar.
Anwar Abbas, yang juga menjabat Wakil Ketua Umum MUI, menyebut lomba yang diinisiasi oleh BPIP itu tidak kontekstual. Ia khawatir, jika ada satu tulisan peserta lomba yang menyimpang, seluruh santri kena getahnya.
"Yang dipersoalkan masalah bendera, nanti ujung-ujungnya kalau ada tulisan yang menyatakan haram, misalkan, nanti dijadikan alat untuk menggebuk santri," tegas Anwar.
Permintaan dibubarkannya BPIP pun mendapat sorotan dari DPR hingga Menko Polhukam Mahfud Md.
BPIP Diharapkan Koreksi Diri
Aggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf berharap BPIP menempatkan diri secara tepat dan proporsional terkait lomba tersebut.
Dia menilai BPIP seharusnya memiliki kesadaran untuk mengoreksi diri setelah Anwar Abbas melontarkan kritik pedas agar BPIP dibubarkan saja.
"Ya agar BPIP tidak salah memandang umat Islam dalam peran berbangsa dan bernegaranya," ujar Bukhori kepada detikcom, Sabtu (14/8/2021).
Legislator yang menjabat Ketua DPP PKS ini mengatakan tak sedikit dari masyarakat yang kecewa terhadap adanya lomba tersebut. Terkait pembubaran BPIP, Bukhori menjelaskan, karena berdiri berdasarkan peraturan presiden (perpres), tak bisa serta-merta dibubarkan tanpa persetujuan presiden.
"Kritik semacam itu seharusnya bisa menjadi koreksi perbaikan bagi BPIP agar bisa menempatkan diri. BPIP itu kan bentukan dari perpres. Jadi, kalau perpres itu dicabut atau dinyatakan tidak berlaku oleh undang-undang, ya otomatis lembaganya tidak ada lagi," kata dia.
BPIP Dinilai Hanya Perlu Evaluasi
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia tidak sependapat terkait kritikan pembubaran tersebut. Dia menilai BPIP hanya perlu mengevaluasi program yang dibuat.
"Saya kira semestinya BPIP melakukan program program yang tidak setendensius itu. Saya kira apa yang disampaikan dari MUI sebagai masukan dan bahan evaluasi terhadap program BPIP ke depan.
Tapi kritik yang disampaikan itu tidak harus membubarkan institusi ini. Karena institusi ini penting untuk bisa menterjemahkan pikiran-pikiran yang disampaikan pak Anwar Abas itu," kata Doli saat dihubungi, Sabtu (14/8/2021).
Doli berharap BPIP dapat menempatkan Pancasila sebagai solusi dan menjadi ruang terhadap segala persoalan-persoalan bangsa. Dia tidak ingin program yang dibuat BPIP malah jadi mengkotak-kotakan antara agama dengan negara.
Kritikan Dianggap Vitamin
Menko Polhukam Mahfud Md meminta agar kritikan Anwar Abbas tersebut dimaknai sebagai vitamin.
"Kritik itu harus dianggap vitamin agar kita semua bisa menjaga jalan kebaikan," kata Mahfud saat dihubungi detikcom, Sabtu (14/8/2021).
Mahfud mempersilakan siapapun untuk menyampaikan kritik. Menurutnya kritikan merupakan bagian dari demokrasi.
"Silakan tanggapi dan kritik, ini negara demokrasi," ujarnya.
Mahfud mengatakan tugas masyarakat mengkritisi hal-hal yang dianggap penting kepada pemerintah. Sementara pemerintah memperhatikan dan memperbaiki apa yang dikritik.(detik)