GELORA.CO - Perwakilan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyayangkan bansos Corona yang belum tepat sasaran.
Buruh bernama Sumiyati yakin ada 50 persen buruh belum menerima bansos sejak awal pandemi.
"Dan ini saya amati di Tangerang, Subang dan Sukabumi," ujar Sumiyati dalam Konferensi Pers Suara Kelompok Marjinal Terhimpit Pandemi, Minggu (18/7/2021).
Dia melanjutkan, sejak di-PHK masih banyak buruh yang tidak mendapat bantuan dari pemerintah. Hal itu berdampak pada kebutuhan sehari-hari yang tidak terpenuhi.
"Lebih dari 50% buruh yang masih belum menerima bansos sampai sekarang," kata dia.
Sumiyati meminta pemerintah untuk memperhatikan buruh yang terdampak pandemi. Sumiyati mengungkap selama ini sebagian buruh mengkhawatirkan hilang pekerjaan akibat dampak kebijakan selama masa pandemi.
"Sebagai contoh, mereka yang terpapar COVID-19, mereka nggak mau terbuka. Mereka mikir bakal berefek pada keluarga, lingkungan dan lain-lain. Karena kalau mereka ngomong, mereka khawatir gedung tempat bekerja akan ditutup, kemudian mereka kehilangan penghasilan dan menjadi korban PHK," kata dia.
Pemerintah pun diminta lebih peduli terhadap buruh.
"Sekarang teman-teman buruh sangat merasakan aturan yang diterbitkan, pemerintah justru menjerumsukan ke dalam situasi panas terhadap buruh. Jika ke depan pemerintah mengendalikannya pasif, maka perspektifnya harus diubah. Perlu menempatkan hak rakyat sebagai sentral dalam setiap pengambil kebijakan. Yang dimaksud adalah buruh, teman-teman pekerja rumah tangga, pekerja rumahan, petani, sawit, disabilitas dan lain-lain. Sehingga dampaknya adalah gimana pemenuhan hak kesehatan kepada mereka," terang Sumiyati.
Arahan Jokowi soal Bansos
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah meminta Mensos segera mencairkan program bansos untuk masyarakat terkait PPKM darurat. Ia meminta Mensos tidak ragu-ragu karena prinsipnya tidak mencuri.
"Berkaitan dengan bansos, saya minta jangan sampai terlambat, baik itu PKH, baik itu BLT desa, baik itu bantuan sosial tunai BST, jangan ada yang terlambat dan yang paling penting lagi adalah bantuan beras, bantuan sembako, minggu ini harus keluar, percepat, betul-betul percepat," kata Jokowi dalam pernyataan yang disiarkan di YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (17/7).
Jokowi meminta Kepala Bulog Budi Waseso dan Menteri Sosial Tri Rismaharini tidak ragu mencairkan bansos. Ia menyebut prinsipnya sesuai prosedur serta didampingi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Selain itu, Jokowi meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani segera mencairkan anggaran untuk pembagian obat COVID-19 gratis. Hal itu agar masyarakat yang membutuhkan dapat segera menerimanya.
"Termasuk dalam hal ini pemberian obat obatan gratis, obat suplemen, vitamin gratis kepada rakyat, ini sangat diapresiasi tetapi jumlahnya sangat-sangat kurang. Tadi malam saya ke kampung hampir semuanya seneng dan minta obat itu," kata Jokowi.(detik)