GELORA.CO - Dugaan sosial media milik Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dibiayai negara menuai polemik di kalangan masyarakat.
Direktur Eksekutif CISA, Herry Mendrofa menilai dugaan yang ditemukan aktivis Pro Demokrasi (ProDEM), Adamsyah Wahab atau Don Adam tersebut harus disikapi secara serius oleh Presiden Joko Widodo.
"Saya lihat SMI harus dievaluasi oleh Presiden. Pengelolaan akun medsos pribadinya oleh ASN mengindikasikan potensi penyalahgunaan anggaran untuk kepentingan pribadi," ujar Herry kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (31/7).
Menurutnya, Sri Mulyani tidak perlu lagi membuka lowongan untuk konten sosial media, sebagaimana yang diinformasikan Don Adam yang berbicara soal penggunaan anggaran negara untuk pengelolaan medsos Sri Mulyani.
Pasalnya ia menganggap, di seluruh kementerian memiliki divisi kehumasan yang fungisnya bisa menyiarkan seluruh kegiatan kementerian tanpa perlu merekrut pegawai baru.
"Jika tujuan Menkeu SMI untuk publikasi sudah ada biro/bagian humas Kemenkeu yang bisa menghandel hal tersebut,” imbuhnya.
Dia menambahkan Sri Mulyani harusnya lebih efisien dalam mengelola keuangan negara, bukan malah menghamburkannya dengan kegiatan yang tidak penting.
"SMI harus jadi contoh dalam konteks refocusing anggaran termasuk meminimalisir hal-hal yang merujuk pada keuntungan dan eksistensi diri sendiri,” tandasnya.
Dugaan akun media sosial pribadi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dikelola dengan menggunakan uang negara diungkap Do Adam melalui unggahan di akun Twitter pribadinya, Sabtu (31/7).
Pada unggahannya, Don Adam turut menyertakan dua tangkapan layar berisi lowongan sebagai kontributor konten akun medsos Sri Mulyani. Lowongan tersebut diperuntukkan bagi pegawai Kemenkeu di seluruh unit eselon 1.
"Biro KLI (Komunikasi dan Layanan Informasi) akan menyiapkan surat tugas atau SK Tim sebagai dasar penugasan dengan periode pelaksanaan tugas hingga 31 Desember 2021," demikian bunyi lowongan yang dibagikan Don Adam.
"Akun media sosial pribadi Menkeu Sri Mulyani dikelola dengan uang APBN lewat belanja Biro KLI Kemenkeu, dan sekarang melalukan rekrutmen untuk bisa memiliki cyber troopers alias cyber army alias buzzeRp," tambah Don Adam.(RMOL)