GELORA.CO - Anggota Komisi VI DPR RI, Deddy Sitorus, menilai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat yang sudah dimulai sejak 3 Juli 2021, belum berjalan efektif di lapangan. Terutama di Ibu Kota Jakarta.
Deddy mengatakan, kebijakan tersebut belum terimplementasi dengan baik. Seperti yang terjadi di hari ini di beberapa lokasi di Jakarta. Terjadi kemacetan dan penumpukan kendaraan akibat jalanan ditutup.
“Saya melihat komunikasi publik dan implementasi lapangan dari PPKM ini tidak didesain dengan baik. Akibatnya, terjadi penumpukan di titik-titik penyekatan, jalanan masih tetap ramai, aktivitas di luar wilayah perkantoran masih tetap tinggi,” kata Deddy, kepada awak media, Senin 5 Juli 2021.
Anggota dari Fraksi PDI Perjuangan ini menyampaikan, temuan berdasarkan laporan PPKM Darurat di dua hari libur kemarin, juga tidak begitu terlihat penurunan aktivitas di pemukiman atau tempat-tempat keramaian.
Aparat kelurahan menurutnya, terkesan tidak berpartisipasi melakukan pengawasan terhadap aktivitas warga. Ia mengaku khawatir, jika hal itu tetap terjadi, apalagi di pemukiman padat penduduk.
“Seharusnya penyekatan itu dilakukan di pintu keluar masuk pemukiman, sehingga sejak awal aktivitas warga yang tidak mendesak bisa dikurangi. Tanpa kerja sama aparatur terbawah dan warga di tingkat RT, PPKM ini tidak akan pernah mencapai tujuannya,” jelasnya.
Melonjaknya kasus COVID-19 saat ini, karena tingginya mobilitas orang. Maka dilakukan pembatasan. Tapi kalau PPKM Darurat sama saja, menurutnya bisa berbahaya.
"Aktivitas warga tidak berkurang signifikan, ini sangat berbahaya,” sambung Deddy.
Dia menegaskan, varian virus Corona yang sekarang menyerang, terutama varian Delta, sangat cepat penularannya. Klaster keluarga juga terus meningkat, demikian juga penderita anak-anak. Deddy mengingatkan, akan fasilitas kesehatan sudah melebihi kapasitas, bahkan di beberapa tempat terjadi kelangkaan oksigen.
Menurut dia, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan harus turun melihat kondisi darurat yang terjadi di wilayah agar tidak terkesan aparatur negara menghilang.
Lebih jauh, Deddy mengatakan, Gubernur Jakarta tidak boleh terus menerus berlindung di bawah pemerintah pusat. Pemerintah daerah apalagi Jakarta punya anggaran besar, aparat, dan punya kewenangan.
“Jangan sembunyi saat ada masalah lalu manggung saat keadaan membaik,” katanya.
“Jakarta sekarang menjadi kota paling berbahaya di dunia. Apa gubernur nya tidak malu? Kita jadi bulan-bulanan media asing, persis seperti dulu kejadian di India. Pak Anies, turunlah, anda punya pasukan hingga ke RT, waktunya untuk anda menata sistem dan bukan sekadar menata kata,” jelas Deddy. (*)