GELORA.CO - Penerapan kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dianggap mempersulit sejumlah kepala daerah untuk melakukan pencitraan guna menggalang dukungan publik.
Pakar politik dan hukum Universitas Nasional (Unas), Saiful Anam mengatakan, dari sisi politik hukum kebijakan, PPKM Darurat merupakan kebijakan yang tidak akan berpihak kepada daerah, karena kewenangannya sepenuhnya berada di pemerintah pusat.
Artinya, pencitraan kepala-kepala daerah yang banyak dilakukan di medsos menjadi sulit untuk dilakukan. Sehingga popularitas mereka akan turun usai PPKM Darurat berlangsung.
“Tentu ini akan berakibat terhadap menurunnya tingkat popularitas kepala daerah yang seringkali melakukan aksi di medsos untuk menggalang dukungan publik," ujar Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (4/7).
Saiful pun mencontohkan kepala daerah yang kerap kali beraksi di media sosial. Yaitu, Ganjar Pranowo yang merupakan Gubernur Jawa Tengah.
"Dengan adanya PPKM Darurat, maka tentu kepala daerah seperti Ganjar misalnya akan semakin terpuruk, karena ia tidak akan lebih leluasa untuk mencitrakan dirinya di medsos," kata Saiful.
Apalagi, kebijakan yang terpusat itu juga diikuti oleh adanya ancaman pemberhentian kepala daerah yang melanggar aturan tersebut.
"Untuk itu, menurut saya PPKM Darurat ini semakin mempersempit peran kepala daerah, apalagi mereka yang sering genit menggunakan medsos sebagai sarana penggalangan dukungan publik," pungkas Saiful.[rmol]