GELORA.CO - Menteri Sosial Tri Rismaharini mengungkapkan kekecewaan karena temuan ketidaksesuaian penerimaan bantuan Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non Tunai (PKH-BPNT) yang diperoleh penerima manfaat di Kota Pekalongan, Jawa Tengah.
”Memang ada temuan masalah bantuan sembako. Yakni ada ketidaksesuaian antara yang harus diterima senilai Rp 200 ribu dengan barang yang mereka terima. Karena itu, saya bersama tim, termasuk Mabes Polri mendalami ini,” kata Risma seperti dilansir dari Antara di Pekalongan, Selasa (27/7) sore.
Ke depan, kata Risma, kemensos tidak akan menggunakan cara seperti itu lagi (belanja sembako bansos melalui e-warung) agar penerima manfaat dapat memilih belanja sesuai kebutuhan dan belanja di manapun.
”Aturannya jelas, memang tidak diperbolehkan pembelian secara paket agar penerima manfaat bisa memilih sesuai kebutuhan apakah mau membeli telur atau daging, termasuk belanja di manapun dengan alat teknologi yang disiapkan kemensos,” terang Risma.
Menurut Risma, dengan adanya aturan yang baru yaitu dengan menggunakan alat teknologi tersebut, warung elektronik akan bersaing harga dengan warung biasa. ”Nantinya, e-warung dengan warung biasa akan bersaing karena para penerima manfaat bisa memilih barang sembako yang lebih murah, di manapun,” ujar Risma.
Dia mengatakan, saat ini kemensos bersama Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang menyiapkan alat teknologi dengan sistem tersebut.
”Bagaimana nasib e-warung? E-warung harus bersaing dengan warung biasa. Tidak bisa kemudian karena pertimbangan tertentu ada perlindungan. Itu kan nggak bisa karena akan menyalahi asas demokrasi dan Pancasila,” tutur Risma.(jawapos)