GELORA.CO - Akun media sosial (medsos) Menteri Keuangan Sri Mulyani Indarwati diduga dikelola dan dibiayai menggunakan duit negara.
Hal ini sontak membuat sejumlah kalangan masyarakat mengkritisi secara tajam hal tersebut.
Salah satunya disampaikan pengamat politik, Ujang Komarudin, yang berpendapat jika dugaan yang ditemukan aktivis Pro Demokrasi (ProDEM), Adamsyah Wahab atau Don Adam tersebut benar adanya, maka merupakan penyimpangan uang negara.
"Jika itu benar, medsos pribadi (Sri Mulyani) dikelola oleh ASN dan biayai oleh negara, maka ini bisa dianggap penyimpangan," ucap Ujang kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (31/7).
Direktur eksekutif Indonesia Political Review ini mengatakan, jika langkah tersebut dilakukan Sri Mulyani, maka tidak menutup kemungkinan sebagai bentuk penyelewengan.
"Ini bisa ke arah dugaan penyelewengan anggaran negara untuk kepentingan pribadi. Satu sen uang negara harus jelas pertanggung jawabannya," tegasnya.
Maka dari itu, setelah dalam prosesnya nanti dugaan penggunaan anggaran negara untuk membiayai medsos pejabat negara ditemukan, Ujang menyarankan Sri Mulyani untuk bersikap sebagaimana mestinya.
"Karena tidak boleh ada satu sen pun uang negara yang digunakan untuk kepentingan Medsos pribadi. Jadi Sri Mulyani mesti bertanggung jawab," tandasnya.
Dugaan akun media sosial pribadi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dikelola dengan menggunakan uang negara diungkap aktivis Pro Demokrasi (ProDEM), Adamsyah Wahab atau Don Adam, melalui unggahan di akun Twitter pribadinya, Sabtu (31/7).
Pada unggahannya, Don Adam turut menyertakan dua tangkapan layar berisi lowongan sebagai kontributor konten akun medsos Sri Mulyani. Lowongan tersebut diperuntukkan bagi pegawai Kemenkeu di seluruh unit eselon 1.
"Biro KLI (Komunikasi dan Layanan Informasi) akan menyiapkan surat tugas atau SK Tim sebagai dasar penugasan dengan periode pelaksanaan tugas hingga 31 Desember 2021," demikian bunyi lowongan yang dibagikan Don Adam.
"Akun media sosial pribadi Menkeu Sri Mulyani dikelola dengan uang APBN lewat belanja Biro KLI Kemenkeu, dan sekarang melalukan rekrutmen untuk bisa memiliki cyber troopers alias cyber army alias buzzeRp," tambah Don Adam. (RMOL)