GELORA.CO - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengingatkan pemerintah akan tegas memberantas praktik impor yang dilakukan sejumlah oknum. Menurut dia, impor seharusnya tidak perlu dilakukan ketika kapasitas di dalam negeri mumpuni untuk bisa memproduksi produk serupa.
"Ini (belanja produk dalam negeri) kita betul-betul dorong. Jadi tidak boleh kita mengimpor-impor padahal kita bisa produksi sendiri. Jadi harus dibasmi orang-orang yang masih bermain di sini," kata Luhut menegaskan dalam konferensi pers daring soal peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada sektor pendidikan, Kamis (227).
Pemerintah menargetkan penggunaan produk Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam negeri di bidang pendidikan melalui pengadaan barang pemerintah mencapai Rp 17 triliun pada 2024. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyayangkan belanja pemerintah untuk produk dalam negeri (PDN) di bidang pendidikan, khususnya produk TIK masih sangat rendah dibandingkan produk impor.
"Jadi selama 4 tahun ke depan, itu kita akan belanjakan segitu banyak. Kita mau sebanyak mungkin, secara bertahap, itu (produknya) kita buat di dalam negeri," katanya.
Untuk anggaran 2021, total kebutuhan Kemendikbud-Ristek dan pemerintah daerah (pemda) untuk pengadaan laptop sebanyak 431.730 unit yakni senilai Rp 3,7 triliun. Jumlah tersebut terdiri atas 189.165 unit (sekitar Rp 1,3 triliun) melalui APBN 2021 dan 242.565 unit (sekitar Rp 2,4 triliun) melalui DAK fisik pendidikan.
"Saat ini telah dilakukan penandatanganan kontrak atas penggunaan PDN senilai Rp1,1 triliun," ujar Luhut.
Luhut menuturkan, saat ini terdapat enam produsen laptop dalam negeri dengan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) lebih dari 25 persen dan telah dapat memenuhi kebutuhan pengadaan Kemendikbud-Ristek dan pemda ada 2021. Tercatat, kesiapan produksi laptop dalam negeri sebesar 351.000 unit ada September 2021 dan total sebanyak 718.100 unit pada November 2021.
Pemerintah juga telah memetakan kebutuhan produk TIK untuk tahun anggaran 2021-2024. Misalnya, kebutuhan laptop hingga 2024 mencapai 1,3 juta unit, access point mencapai 99 ribu unit, hingga LCD proyektor yang mencapai 99 ribu unit.
"Kita berharap makin banyak nanti yang diproduksi di dalam negeri sejalan dengan dana yang Kemendikbud punya dan juga nanti kita akan bikin aturan lagi supaya sebanyak mungkin digunakan. Dan kita akan batasi impor-impor dari luar," katanya.
Untuk bisa memenuhi target belanja produk TIK dalam negeri, pemda juga berkewajiban mengalokasikan DAK fisik pendidikan untuk membeli produk dalam negeri sebagaimana dilakukan Kemendikbud-Ristek untuk membelanjakan laptop PDN. Selain itu, pemerintah juga akan berupaya mempersiapkan kemampuan riset dalam negeri untuk meningkatkan kandungan TKDN agar dapat memproduksi laptop Merah Putih mulai dari desain hingga pengembangannya.
Sejalan dengan permintaan Luhut, Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim mengatakan program digitalisasi sekolah akan menggunakan produk dalam negeri. Nadiem berkata, program digitalisasi di sekolah dimulai dari jenjang PAUD, SD, SMP, dan SMA. Nantinya Kemendikbud-Ristek akan mengirimkan 190.000 laptop pada 12.000 sekolah dengan anggaran Rp 1,3 triliun.
Nadiem berkata, 100 persen anggaran itu akan dibelanjakan untuk laptop produk dalam negeri (PDN) dengan sertifikat tingkat komponen dalam negeri. "Tentunya, kami akan terus melakukan pembelajaran PDN pada tahun berikutnya,” ujar Nadiem.
Nadiem menambahkan pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 2,4 triliun untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) 2021 di tingkat provinsi, kabupaten dan kota, yang akan digunakan untuk pembelian 240.000 laptop. Untuk itu, komitmen pemerintah daerah maupun dinas pendidikan daerah sangat diperlukan untuk melakukan pembelajaran dengan produk dalam negeri.
“Pemanfaatan PDN ini memberikan dampak luar biasa bagi kemajuan kita dan peningkatan hilirisasi dari temuan riset perguruan tinggi,” ucap dia.
Nadiem menjelaskan pada masa pandemi, inovasi di berbagai SMK dan perguruan tinggi. Terkait program pendidikan vokasi, Kemendikbudristek meluncurkan SMK Pusat Keunggulan dan Kampus Merdeka Vokasi. Selain itu, mahasiswa dan dosen di seluruh Indonesia turut mengembangkan kapasitas melalui program Kampus Merdeka. Dengan demikian, Kemendikbud-Ristek tidak hanya melakukan penganggaran untuk pengadaan produk dalam negeri, tetapi juga menyediakan ekosistem kebijakan untuk memastikan sekolah-sekolah terlibat dalam proses modernisasi industri dan teknologi Indonesia.
Saat ini beberapa perguruan tinggi juga sudah mengembangkan produk laptop dalam negeri, seperti yang dilakukan ITB, ITS dan UGM. Kampus-kampus tersebut membentuk konsorsium yang menjalin kerja sama dengan industri TIK dalam negeri untuk memproduksi laptop Merah Putih. [republika]