GELORA.CO - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI HM Said Abdullah meminta agar pemerintah meningkatkan tes harian meskipun nantinya angka kasus harian Covid-19 melandai.
“Saya menyarankan peningkatan jumlah orang di tes secara harian menyentuh angka diatas 500.000 orang per hari. Dengan demikian, kita mendapatkan data base yang akurat dari sisi kebutuhan epidemologi, serta basis tracing yang lebih memadai,” kata Said kepada wartawan di Jakarta, Rabu (14/7).
Politisi senior PDI Perjuangan ini menyampaikan bahwa dirinya akan memberikan rekomendasi perpanjangan PPKM Darurat Jawa-Bali hingga 5 Agustus 2021 bila sampai tanggal 20 Juli 2021 kasus positif harian, termasuk pasien yang meninggal tidak menurun signifikan, setidaknya dibawah 10.000 untuk kasus positif Covid-19 secara harian.
Bila Perpanjangan PPKM Darurat Jawa-Bali sampai 5 Agustus 2021 tidak cukup efektif menurunkan angka positif Covid harian, termasuk jumlah pasien yang meninggal, maka pemerintah dengan segera mengumumkan rencana pelaksanaan worst case scenario atau skenario terburuk dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini.
"Termasuk mengkomunikasi dengan berbagai pihak, terutama para pelaku bisnis dan keuangan agar tidak terjadi guncangan," tekan Said.
Kendati demikian, Said tetap berharap pemerintah tidak sampai menjalankan worst case scenario, meskipun dari sisi perencanaan langkah itu perlu dipersiapkan.
Dikatakan Said, Indikator utama persiapan worst case scenario bila perkembangan positif Covid-19 secara harian naik diatas 50 ribu kasus lebih dari dua minggu berturut turut dan belum menunjukkan tren penurunan.
“Jadi, bukan hanya refocusing dan realokasi APBN Semester II- 2021, Senin 12, Juli 2021 kemarin saya juga merekomendasikan agar pemerintah mempersiapkan worst cace scenario bila PPKM Daurat Jawa Bali tidak mampu meredam gelombang kedua pandemi Covid-19 ditanah air kita. Konsekuensi terhadap worst case scenario itu akan merubah cukup siginifkan postur APBN tahun 2021 dan rencana APBN 2022. Namun saya berharap kita tidak sampai menjalankan worst case scenario,” tuturnya.
Lebih jauh, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Perekonomian ini berharap pemerintah menjalankan kebijakan PPKM Darurat Jawa Bali ini dengan optimal agar tidak sampai harus menjalankan worst case scenario. [rmol]