GELORA.CO - Kegaduhan akibat pernyataan pejabat Kabinet Indonesia Maju, memunculkan desakan agar Presiden Joko Widodo segera melakukan perombakan kabinet atau reshuffle.
Kegaduhan itu diantaranya adalah pernyataan Menko Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi yang menyebut PPKM Darurat mirip situasi darurat militer.
Termasuk juga Menko Kemaritiman Dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan yang menyatakan kasus Covid-19 di Indonesia terkendali. Walaupun, belakangan dia meralat pernyataannya itu dan meminta maaf.
Soal desakan reshuffle, Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani tidak mau banyak berkomentar. Kata dia, reshuffle hanya dilakukan atas pertimbangan Presiden.
"Presiden Jokowi akan mempertimbangkannya apakah perlu dilakukan atau tidak pada saat yang pas setelah Covid-19 relatif lebih bisa dikendalikan," ujar Arsul kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (19/7).
Untuk saat ini, Arsul meminta semua pihak untuk menyatukan energi dalam bersama-sama menanggulangi lonjakan kasus Covid-19.
"Lebih baik saat ini energi kita difokuskan untuk penanggulangan Covid-19 dan tidak untuk yang lain-lain termasuk menghembuskan isu reshuffle," imbaunya.
Termasuk juga, Wakil Ketua MPR itu juga mendorong agar komando penanggulangan Covid-19 dipegang langsung oleh Presiden Jokowi.
"Jadi lebih baik publik mendorong agar Pak Jokowi memegang komando langsung dalam soal penanggulangan Covid-19," ucap Arsul Sani. (RMOL)