GELORA.CO - Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang baru saja diterapkan oleh pemerintah sejak meningkatnya kasus Covid-19 dalam sebulan terakhir terus menuai reaksi.
Pasalnya, pemerintah kerap mengeluarkan kebijakan untuk menekan kasus Covid-19 di tanah air dengan nama kebijakan yang berbeda-beda, tetapi strateginya sama.
Demikian disampaikan Pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI Hendri Satrio dalam diskusi publik daring dengan tajuk: "Memprediksi Keampuhan PPKM Mikro Darurat?" pada Jum'at (2/7).
"Pemerintah Indonesia untuk menyelamatkan warganya, satu persatu dilakukan kebijakan-kebijakan yang muncul apapun namanya, PSBB PPKM dll, tapi yang terpenting tujuan dan strateginya sama. Kenapa saya bilang sama? Ya gitu-gitu aja," ujar Hensat, sapaan akrab Hendri Satrio.
Menurut Hensat, strategi penanganan Covid-19 yang sama meskipun menggunakan istilah PPKM Darurat terbaru, presiden selalu menunjuk menteri lalu meresmikan dan acapkali kebijakan tersebut kurang efektif tanpa evaluasi.
"Jadi, presiden tunjuk orang, habis itu presidennya berdo'a keliling Indonesia, terus ngeresmiin ini ngeresmiin itu, kalau gagal ya dibuat program baru lagi, kalau berhasil alhamdulillah," tuturnya.
Meski begitu, Hensat tetap mengapresiasi pemerintah dalam hal akselerasi vaksin Covid-19 untuk seluruh masyarakat Indonesia. Menurutnya, dalam mengupayakan vaksinasi ini memang layak diapresiasi.
"Tapi so far saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, terutama dalam pelaksanaan vaksin yang katanya memang sudah menembus angka puluhan juta bahkan Presiden mencanangkan program 1 juta vaksin 1 hari. Itu menurut saya sebuah hal yang luar biasa," demikian Hensat.
Turut hadir sejumlah narasumber dalam diskusi daring yang diselenggarakan oleh Lembaga Survei KedaiKOPI (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia) itu antara lain Sekjen Palang Merah Indonesia (PMI) Sudirman Said, Direkrut Utama Badan Amil dan Zakat Nasional (BAZNAS) Arifin Purwakananta.
Kemudian, Pendiri Foodbank Of Indonesia (FBI) Wida Septriana dan Presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ibnu Khajar. (RMOL)