GELORA.CO - Viral kabar pemotongan bantuan sosial (bansos) di Klaten sebesar Rp 350.000. Kabar itu seperti diunggah akun Instagram Klaten_24 jam.
Saat dilihat detikcom, pada posting-an itu ditautkan berita sebuah portal online dengan judul Cerita Warga di Klaten Dapat Bansos Rp 600 ribu tapi Dipotong Rp 350 Ribu.
Namun pada materi berita tidak dijelaskan alamat desa, hanya alamat kecamatan. Kemudian tidak disebutkan bantuan program apa, kapan dipotong dan tidak ada konfirmasinya. Nama narasumber juga tidak ada.
Meski demikian, Dinas Sosial P3A dan KB Pemkab Klaten telah turun tangan mengecek ke Desa Gentan, Kecamatan Gantiwarno.
"Kita sudah cek kabar itu. Di Desa Gentan tidak ada pemotongan bansos tetapi yang terjadi ada pemahaman berbeda di masyarakat, miskomunikasi," kata Kepala Dinas Sosial P3A dan KB Pemkab Klaten, Much Nasir, kepada wartawan di Balai Desa Gentan, Sabtu (31/7/2021).
Nasir menjelaskan, di Desa Gentan awalnya ada 27 warga penerima bantuan sosial tunai (BST) tahun 2021 yang hanya menerima sampai bulan April. Oleh pemerintah desa, 27 keluarga penerima manfaat (KPM) miskin itu dialihkan sebagai penerima BST dari dana desa (DD).
"Pemerintah desa maksudnya bagus, 27 KPM itu dialihkan sebagai penerima BST DD karena bisa menerima bantuan setahun. Saat bulan Juni, 27 KPM itu sudah mengambil BST DD-nya," papar Nasir.
Tapi mendadak, imbuh Nasir, pemerintah memutuskan ada penambahan jatah BST dari pusat untuk bulan Juni-Juli Rp 600.000/orang. Nama 27 KPM itu kembali muncul sebagai penerima meskipun sudah dialihkan ke penerima BST DD.
"Muncul data baru 27 orang itu sebagai penerima BST pusat Rp 600.000, padahal BST DD Rp 300.000 sudah diambil. Maka sesuai surat pernyataan, jika menerima dobel warga sanggup mengembalikan BST DD itu dan inilah yang dikira dipotong," papar Nasir.
satu hari.
"Tadi pagi yang nulis di portal itu sudah konfirmasi. Saya jelaskan tapi disayangkan karena tidak konfirmasi saya sejak awal," sambung Nasir.
Sementara itu, Kades Gentan, Kecamatan Gantiwarno, Sudiman, menjelaskan nama 27 KPM yang dialihkan ke BST DD itu berdasarkan musyawarah desa. Sebab BST dari pusat hanya sampai bulan April.
"BST dari Kemensos itu hanya sampai bulan April. Kita musdes mengusulkan nama penerima BST DD yang berasal dari penerima BST pusat," terang Sudiman pada wartawan.
Setelah 27 KPM itu menerima uang BST DD pada 15 Juli Rp 300.000, ungkap Sudiman, muncul daftar 27 KPM itu sebagai penerima BST pusat. Setelah BST pusat Rp 600.000 diambil maka terjadi rangkap menerima bantuan.
"Karena ganda dan tidak boleh dobel, maka dana BST DD Rp 300.000 harus dikembalikan melalui RW. Uang pengembalian itu akan dialihkan ke warga miskin lain, jadi tidak ada pemotongan," kata Sudiman.(detik)