GELORA.CO - Bangsa Indonesia dikhawatirkan akan mengalamai krisis berkelanjutan imbas dari varian Delta Covid-19. Untuk itu, harus ada perubahan kebijakan PPKM Darurat.
Pentingnya perubahan penanganan Covid-19 baik perubahan kelembagaan, pengorganisasian maupun sikap mental penyelenggara negara.
Demikian pokok pikiran yang berkembang dalam diskusi daring dengan tema "Quo Vadis Tata Kelola Penanganan Covid-19", Jumat (10/7). Hadir sebagai pembicara, Prof. Didin S. Damanhuri (gurubesar ekonomi IPB), Sidrotun Naim (pengkaji kebijakan dan inovasi, IPMI Business School dan Research Affiliate Harvard Kennedy School), dan Anthony Budiawan (Managing Director PEPS).
Untuk menghindari Indonesia menjadi negara terburuk penanganan Covid-19 di dunia, Prof. Didin S. Damanhuri meminta pemerintah membentuk lembaga independen yang khusus menangani Covid-19. Dia meminta adanya lembaga permanen bukan seperti yang ada sekarang ini.
"Saya kira pemerintah harus berani mengambil keputusan lembaga permanen yang independen ini seperti saat menangani bencana tsunami Aceh dan jangan kemudian bekerja kayak sambilan gitu. Yang terakhir tiga macam ini kayak sambilan. Nyambi Kepala BNPB, BUMN, Menko Marves," ujar Didin.
Dia melihat hingga sejauh ini wewenang penanganan Covid-19 selalu berpindah tangan, mulai dari di bawah kendali Kepala BNPB, Menteri BUMN, hingga Menko Kemaritiman dan Investasi (Marves) sehingga sejauh ini penanganan pandemi di Indonesia tergolong buruk, padahal situasi ancaman kasus sudah sangat mengerikan.
"Karena itu, konsekuensinya harus ada keputusan yang menjawab realitas itu. Jadi, apabila untuk penanganan Covid-19, tidak ada salahnya tersentralisasi kembali. Misalnya, kepala daerah jadi subordinasi yang dipimpin langsung oleh Presiden," Ujar Didin dalam diskusi yang dipandu Achmad Nur Hidayat, pendiri Narasi Institute itu.
Didin juga meminta pemerintah mengesampingkan urusan lain yang tidak relevan dengan penanganan Covid-19, termasuk oligarki bisnis, Pemilu 2024, pembangungan infrastruktur, pemindahan ibukota dan sebagainya.
"Semua pihak tidak ingin dirugikan, tapi kan harus ada sebuah institutional building yang kepentingannya nasional, jadi rakyat keseluruhan yang dipikirkan. Tidak lagi kepentingan yang politis. Ini bahaya sudah di depan mata. 5 bulan lalu kita tidak terbayang akan jadi yang tertinggi di dunia, kini kita tertinggi," ujar Didin.
Dia menyampaikan, seharusnya Indonesia berkaca pada penanganan Covid-19 di Amerika Serikat (AS), sebagai negara yang juga memiliki penduduk besar seperti Indonesia.
Tahun lalu, AS merupakan negara tertinggi angka kasus Covid-19. Namun kini, di bawah pemerintahan Joe Biden, AS telah mampu melakukan herd immunity terhadap 80 persen populasi negaranya.
"Ekonomi Amerika sudah positif dan secara gradual sudah nomor delapan. Jadi, saya kira Indonesia perlu mengaca pada Biden dalam mengambil langkah, karena Amerika sama-sama negara dengan penduduk yang besar," kata Didin.
Akan tetapi, orang-orang yang akan dibebankan wewenang dalam lembaga tersebut harus dipastikan kredibilitasnya. Bahkan, Didin menambahkan, publik juga harus mengetahui proses penentuan orang-orang yang akan diberikan otoritas lembaga penanganan Covid-19 itu.
Karena menurutnya, tata kelola penanganan Covid-19 hingga sejauh ini penuh dengan bias dan kepentingan yang masuk dalam berbagai keputusan.
"Di balik itu (penanganan Covid-19), ada bisnis besar menurut investigasi beberapa media. Jadi, ini memang tantangan besar. Karena Indonesia
Juga hadir dalam Zoominari Kebijakan Publik Narasi Institute itu, tokoh pergerakan Bursah Zarnudi, dan ekonom senior Fadhil Hasan dan berbagai tokoh lainnya. [rmol]