GELORA.CO - Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) tegas menolak rencana pemerintah mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap kebutuhan bahan pokok (sembako).
Rencana mengenakan pajak sembak menjadi salah satu poin revisi RUU 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
Ketua Umum APPSI, Ferry Juliantono mengatakan, realita saat ini justru masih banyak barang konsumsi kategori mewah belum dikenai pajak.
"Kalau misalkan wagyu (daging sapi impor asal Jepang) dan produk serupa itu dikenakan (PPN) enggak apa-apa," kata Ferry Juliantono saat diskusi Polemik bertema "Publik Teriak, Sembako Kena Pajak", Sabtu (12/6).
Ferry menyebutkan, PPN pada sembako akan berdampak pada ekonomi sosial masyarakat. Saat harga naik, maka daya beli akan turun dan pendapatan pedagangpun berkurang.
Padahal, saat ini pedagang sudah berupaya keras memutar otak agar barang dagangan mereka dibeli masyarakat di tengah kondisi keterpurukan ekonomi akibat pandemi Covid-19.
Ferry khawatir, jika hal PPN tetap dipaksakan pada sembaki akan berpotensi membuat pedagang gulung tikar karena menurunnya omset penjualan.
"Kalau itu tetap dibebani PPN, dikhawatirkan tidak bisa jualan lagi," tandasnya.
Pembicara lain dalam diskusi virtual itu ada anggota Komisi XI, Anis Byarwati, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi, Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo, dan Direktur Eksekutif Next Policy, Fithra Faisal Hastiadi. (RMOL)