GELORA.CO - Wilayah Provinsi DKI Jakarta diminta Presiden Joko Widodo untuk segera mencapai kekebalan komunal (herd immunity) pada Agustus 2021.
Jokowi mematok target yang cukup tinggi untuk mencapai hal tersebut. Yaitu, menyelesaikan vaksinasi Covid-19 kepada 7,5 juta penduduk DKI Jakarta.
Perintah Jokowi kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan ini tidak masuk di akal epidemiolog dari Griffith University, Australia, Dicky Budiman.
Dicky mengatakan, target yang ditetapkan Presiden kepada Anies perlu dikaji kembali. Sebab, angka yang 7,5 juta itu ditetapkan Jokowi pada saat Covid-19 belum terkendali.
"Itu tidak tepat dan tidak realistis," ujar Dicky saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (17/6).
Selain itu, sampai saat ini DKI Jakarta baru memvaksin sekitar 1,8 juta penduduknya. Jika dihitung dengan target yang dipatok Jokowi, maka masih ada sekitar 5,7 juta penduduk yang belum divaksin.
Artinya, untuk mencapai herd immunity di bulan Agustus, dengan sisa waktu yang ada Pemprov DKI mesti melakukan vaksinasi dalam sehari sebanyak 75.000 penduduknya.
Menurut Dicky, mencapai angka 75.000 vaksinasi bukan sesuatu yang mudah. Karena, untuk membentuk kekebalan komunal juga ditentukan dua hal. Yaitu, angka reproduksi kasus dan efikasi vaksin Covid-19 yang digunakan.
Untuk angka reproduksi kasus di Indonesia, Dicky mencatat angkanya masih berada di posisi kedua. Artinya, seseorang yang terinfeksi bisa menularkan ke dua orang lain. Maka, jika angka reproduksi kasus semakin kecil, tingkat penularan semakin rendah.
Oleh karena itu, Dicky memandang batasan minimum vaksinasi belum bisa ditentukan. Sehingga, tidak bisa dikalkulasi kapan dan seberapa banyak vaksinasi yang harus dilakukan agar herd immunity bisa dicapai.
"Saat ini belum bisa kita mengetahui berapa angka pasti coverage threshold dari herd immunity. Sehingga menurut saya, target herd immunity itu masih terlalu jauh," tandasnya. (RMOL)