GELORA.CO - Tes wawasan kebangsaan (TWK) yang diinisiasi pimpinan KPK telah membuat 75 pegawai yang di dalamnya terdapat para penyidik-penyelidik andal bakal 'tersingkir', termasuk Novel Baswedan. Para pegawai itu meyakini telah ditarget.
apa argumentasinya?
Salah seorang pegawai KPK bernama Tri Artining Putri mengaku termasuk dalam 75 orang itu. Mereka lantas dinonaktifkan atau dinonjobkan oleh KPK. Sejak itu Puput--panggilan karib Tri--bersama para pegawai lainnya intens melakukan advokasi karena menilai proses TWK ini bermasalah.
Dari hasil analisis dan diskusi bersama itu Puput meyakini bila 75 pegawai itu memang diincar untuk 'dibuang' melalui proses TWK.
"Kalau misalnya mau dibagi ada klaster-klasternya," ucap Puput, Senin (7/6/2021).
Menurut Puput, ada para pegawai yang termasuk dalam Wadah Pegawai (KPK) yang disingkirkan via TWK. Para pegawai di WP KPK ini sebelumnya meneken petisi soal Firli Bahuri yang diduga melanggar kode etik saat menjadi Deputi Penindakan KPK.
Lalu klaster berikutnya yang disebut Puput ialah para pegawai yang melakukan pemeriksaan etik pada Firli. Klaster selanjutnya yaitu penyidik-penyidik yang menangani perkara kelas kakap, termasuk di antaranya yang melakukan operasi tangkap tangan (OTT) kasus-kasus besar. Kemudian ada klaster pegawai yang dituding menentang kebijakan pimpinan KPK.
"Dan menurut saya, ada klaster yang cuma jadi pengabur klaster-klaster utama karena ada pegawai yang tidak pernah melakukan apa pun soal perlawanan kena juga," ucap Puput.
"Soal ditarget, saya yakin benar ada yang ditarget," imbuh Puput.
Selain itu, Puput menyinggung perihal ruang uji TWK nomor 2. Hal ini sebelumnya diungkap oleh Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK Giri Suprapdiono yang juga tak lulus TWK.
"Karena kami melihat ada peta khusus soal ruangan, rata-rata yang nggak lolos itu diwawancara di ruangan nomor 2, dengan dua asesor. Dari ruangannya aja ternyata udah kelihatan," ucap Puput.
Senada dengan Puput, Harun Al Rasyid yang merupakan Kasatgas Penyelidik yang berjuluk 'Raja OTT' berkata demikian. Menurutnya, sedari awal para 75 pegawai KPK ini sudah ditandai.
"Sejak awal memang sudah ada beberapa orang yang 'ditandai' sebagai orang-orang yang patut diwaspadai dan termasuk kategori 'bahaya'," ucap Harun.
Saat ditanya perihal apa maksud 'bahaya', Harun menyebut 2 nama pimpinan KPK, yaitu Nurul Ghufron dan Nawawi Pomolango. Namun Harun tidak merinci penjelasannya.
"Yang mengerti sebagai bahaya adalah orang yang membuatnya, saya hanya diberitahu oleh Pak Nurul Ghufron dan Pak Nawawi," kata Harun.
"Mungkin bahaya karena saya sering OTT, ditakuti para koruptor, politisi nakal, dan pejabat-pejabat negara yang suka dengan uang suap," imbuhnya.
Sementara itu, Giri sebelumnya pada Jumat, 4 Juni 2021, di Gedung Merah Putih KPK menceritakan soal ini. Dari diskusi dengan teman-teman seperjuangannya itu Giri mengungkap adanya dugaan upaya 'penyingkiran' pegawai KPK melalui TWK.
"Saya tidak bisa berkesimpulan demikian, tapi teman-teman saya, ketika kita diskusi yang disampaikan ke salah satu televisi bahwa ketika pimpinan masuk, ternyata sudah ada list beberapa pegawai yang dianggap berbahaya dan ini disampaikan bukan satu pegawai, beberapa pegawai dan kita konfirmasi dalam acara tersebut," ucap Giri saat itu.
Argumentasi itu didukung Giri dengan peristiwa saat TWK berlangsung. Menurut Giri, ada upaya agar orang-orang yang diduga sudah ditarget untuk tidak lulus TWK.
"Ada perlakuan yang berbeda. Jadi teman-teman kita tanya dari 75 pegawai ini, dari 75 yang menjawab sekitar 47 orang, dari 47 orang yang ditanya menyatakan mereka diwawancara di ruang nomor 2 (sebanyak) 13 orang. Seperempat dari 43 diwawancara orang yang sama, di ruang nomor 1 dan ruang nomor 3. Dari penyusunan ruang sudah menunjukkan bahwa orang yang lulus hanya di ruang tertentu, padahal ruangannya ada 30 ruangan," ucap Giri.
Rerata lamanya proses wawancara disebut Giri berbeda-beda yaitu sekitar 10 menit hingga selama 2 jam. Giri sendiri diwawancarai selama 2 jam.
Ruang Wawancara Nomor Dua
Tentang ruang nomor 2 untuk wawancara TWK itu, Giri menyebut nama-nama beken pegawai KPK diarahkan ke sana. Sebutlah Novel Baswedan dan Sujanarko.
"Dan Pak Koko (Sujanarko), Novel, saya, kasatgas-kasatgas tuh rata-rata diwawancara di ruang nomor 2. Kalau ini tes yang misalnya sama, saya pikir perlakuannya sama. Walaupun secara tertulis sama, tetapi interview dan background cek saya pikir di laporan berbeda," ucap Giri.
"Jadi kami menduga kuat bahwa orang-orang ini memang sudah ditarget dari awal. Bayangkan Pak Sujanarko yang tinggal pensiun seminggu pun dinyatakan merah tidak bisa dibina, bayangkan keluarganya akan seperti apa. Orang-orang seperti saya mengajar korupsi selama 16 tahun, dicap dilabeli tidak bisa dibina, teroris aja bisa dibina," imbuh Giri menggugat.
Firli Bahuri Tepis soal Incar 75 Pegawai
Pada Kamis, 3 Juni 2021, Firli Bahuri selaku Ketua KPK menyambangi kompleks DPR/MPR di Senayan untuk kepentingan rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR. Selepas rapat, Firli sempat berbicara mengenai polemik TWK KPK.
"Begini, tentu saya kira 75 itu dari 1.351 pegawai KPK yang mengikuti proses peralihan pegawai KPI menjadi ASN. Secara statistik, saya kira rekan-rekan sudah sangat paham, 75 itu adalah 5,4 persen dari 1.351," kata Firli.
Firli mengatakan KPK tidak akan terpengaruh dan tidak akan tergantung pada kinerja orang per orang. Menurutnya KPK bekerja sesuai dengan sistem dan ketentuan undang-undang yang berlaku.
"Beberapa kali kesempatan saya sampaikan bahwa mekanisme kerja KPK itu tidak tergantung pada orang per orang. Kita bekerja sesuai dengan sistem, kita bekerja sesuai dengan ketentuan undang-undang," ucapnya.
Dia menegaskan, siapa pun yang ada di KPK memiliki komitmen yang sama untuk memberantas korupsi. Menurutnya, semangat itu tetap ada sampai hari ini meski tanpa 75 pegawai KPK yang tak lulus TWK.
"Siapa pun yang ada di KPK, sama semangatnya, sama komitmennya untuk melakukan pemberantasan korupsi dan sampai hari ini saya yakin kita masih punya semangat itu," tuturnya.
Selain itu Firli juga membantah tudingan dirinya sengaja menargetkan 75 pegawai KPK agar tidak lulus TWK. Firli menegaskan tidak ada kepentingan dan kaitannya dengan tidak lulusnya 75 pegawai KPK tersebut.
Firli mengaku heran atas adanya tudingan dirinya sengaja tidak meluluskan ke-75 pegawai KPK. Dia menegaskan tidak ada kepentingan untuk itu.
"Apa kepentingan saya membuat list orang?" tanya balik Firli kepada wartawan.(dtk)