GELORA.CO - Pembiayaan belanja alat pertahanan dan keamanan (alpalhankam) Kementerian Pertahanan menggunakan pinjaman luar negeri sulit bila disebut tidak membebani Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Hal tersebut ditegaskan mantan Sekretaris BUMN, Said Didu merespons klaim Jurubicara Menteri Pertahanan Dahnil Anzar berkenaan sumber pembiayaan alpalhankam Kemenhan.
"Mas Dahnil yang terhormat, semua pinjaman luar negeri akan jadi beban APBN," kata Said Didu, dikutip dari akun Twitternya, Selasa (1/6).
Dahnil menyebut, pembiayaan alpalhankam tidak akan mengurangi alokasi belanja lainnya dalam APBN yang menjadi prioritas pembangunan nasional. Sebab pinjaman kepada beberapa negara itu kemungkinan diberikan dalam tenor panjang dan bunga sangat kecil.
Selain itu, proses pembayarannya menggunakan alokasi anggaran Kemenhan yang setiap tahun sudah dialokasikan di APBN.
Namun bagi Said Didu, skema tersebut justru akan tetap membebani APBN meski berdalih dari anggaran Kemenhan. Bila utang untuk membeli alpalhankam jumlahnya banyak, maka akan berdampak pada pemotongan anggaran sektor lain.
"Sektor lain akan terpotong anggarannya, yang diketahui sumbernya daru utang juga. Total utang saat ini normal maksimal 3% PDB. Saat membayar utang tersebut, akan memotong anggaran lain," tandas Said Didu yang juga ahli di Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP). (RMOL)