GELORA.CO - Pendengung pemerintah di jagat media sosial, atau populer disebut BuzzerRp, memang bertugas menutupi kebobrokan jalannya pemerintahan.
Begitu pakar politik dan hukum Universitas Nasional (Unas), Saiful Anam mengomentari pernyataan eks Menko Ekuin era Presiden Gus Dur, Dr. Rizal Ramli yang menyebut keberadaan jutaan BuzzerRp di medsos adalah sampah demokrasi.
"Saya kira sangat betul apa yang dikatakan Rizal Ramli, karena kita lihat pemilik kekuasaan sudah mulai kebingungan mencari jalan keluar dalam upaya menghadapi persoalan bangsa," ujar kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (16/6).
"Sehingga, buzzer-lah yang dikontrak untuk menutupi segala kekurangan dan bobroknya jalannya pemerintahan," sambungnya.
Saiful menyatakan dukungannya atas ajakan Rizal Ramli yang meminta masyarakat melawan balik BuzzerRp dengan menjadi pengkritik yang konstruktif. Karena menurutnya, mengkritik merupakan tugas mulia yang bisa dilakukan masyarakat melalui kanal-kanal informasi dan media.
"Kita tidak bisa hanya berpangku tangan kepada pemerintah, apalagi DPR kita yang justru lebih banyak mendukung jalannya pemerintahan, mereka enggan untuk mengaspirasikan kepentingan rakyat," jelas Saiful.
"Maka sangat tepat apabila medsos di samping pers merupakan bagian dari pilar demokrasi dalam era kemajuan teknologi informasi," tutupnya.(RMOL)